Oleh : Sulaeman (Ketua SMSI Sukabumi Raya) dan Aam Abdul Salam (Dewan Penasehat SMSI Sukabumi Raya dan Penasehat PWI Kab.Sukabumi)

Wartain.com – Kabupaten Sukabumi tidak sedang kekurangan alasan untuk bersyukur. Dari hamparan Ciletuh yang purba hingga hijaunya perkebunan di kaki gunung, daerah ini adalah potret nyata karunia Allah yang tumpah ruah. Namun, rasa syukur tak boleh hanya berhenti di lisan.

Di tengah himpitan geopolitik global yang berdampak pada kondisi perekonomian yang sulit dan kebijakan efisiensi anggaran yang merambat dari pusat hingga ke daerah, syukur harus selalu diwujudkan dalam bentuk kerja keras yang strategis dan kolaboratif.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi hari ini dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang nyata: bagaimana mengoptimalkan potensi raksasa di tengah dompet anggaran yang kian ketat? Jawabannya terletak pada tiga pilar utama: ekonomi yang tangguh, budaya gotong royong, dan landasan spiritual yang kuat.

Langkah pertama adalah keberanian melakukan bersih-bersih internal. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar menaikkan target, tapi memastikan setiap rupiah yang keluar dari kantong rakyat sampai ke kas daerah.

Sektor parkir, misalnya, seringkali menjadi “lubang hitam” yang rawan menguap. Digitalisasi dan tata kelola kantong parkir yang transparan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar retribusi tidak tercecer di jalanan.

Sektor pariwisata, hotel, dan restoran sebagai tulang punggung Sukabumi harus terus didorong. Namun, kemudahan ini harus dibarengi dengan ketegasan pada sektor perizinan. Izin tidak boleh dipersulit, tapi kepatuhan pajak tidak boleh ditawar. Investasi yang masuk harus menjadi mesin penggerak ekonomi, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.

Di tengah ancaman krisis pangan global, Sukabumi memiliki modal besar. Jangan biarkan ada lahan tidur yang tak produktif. Mengoptimalkan lahan kosong dan menjaga lahan pertanian produktif dari alih fungsi adalah bentuk nyata menjaga ketahanan pangan.

Petani kita adalah pahlawan yang harus didukung dengan infrastruktur dan akses pasar, agar Sukabumi tidak hanya memberi makan warganya sendiri, tapi juga menjadi lumbung bagi daerah lain.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Situasi sulit ini menuntut gerakan kebersamaan yang masif. Di sinilah aspek budaya gotong royong dan nilai spiritual diuji. Para pelaku usaha dan pengusaha sukses di Sukabumi diharapkan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memupuk kepedulian sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) jangan hanya jadi kewajiban administratif, melainkan gerakan moral untuk bahu-membahu membantu masyarakat yang kurang mampu. Sinergi antara pemda dan pengusaha harus menjadi motor pembangunan yang inklusif. Ketika pengusaha peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya, maka keberkahan usaha pun akan mengikuti.

Menghadapi tantangan ekonomi global bukanlah dengan keluhan, melainkan dengan optimalisasi potensi yang ada.

Dengan tata kelola yang bersih, pemanfaatan lahan yang cerdas, dan sinergi spiritual antara pemerintah, pengusaha, dan rakyat, Sukabumi akan mampu melewati badai.

Inilah saatnya kita membuktikan bahwa rasa syukur atas keindahan alam Sukabumi adalah dengan menjaganya, mengelolanya dengan jujur, dan memastikan kesejahteraannya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukabumi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Sukabumi menebar seruan tegas melalui poster digital: _”Jangan Mau Diatur oleh Amerika Serikat!!”_. Poster berlatar hijau tua dengan motif geometris islami dan logo resmi GPII itu mulai ramai beredar di media sosial sejak akhir pekan ini.

Seruan dengan dua tanda seru tersebut menjadi penegasan sikap GPII terhadap isu kedaulatan. Ketua PD GPII Kabupaten Sukabumi, Upar Suparlan., S.M., menyatakan bahwa menolak diatur-atur oleh Amerika Serikat bukan sekadar sikap politik, melainkan amanah konstitusi yang harus dipegang teguh.

Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Itu prinsip dasar. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa,” kata Upar, Minggu (10/5/2026).

Menurut Upar, Indonesia adalah negara berdaulat penuh sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Karena itu, segala bentuk intervensi asing yang berpotensi menggerus kemandirian bangsa harus ditolak.

GPII sendiri bukan organisasi baru. Berdiri sejak 1945, GPII dikenal konsisten menyuarakan isu keumatan, kebangsaan, serta sikap kritis terhadap intervensi asing. Di Sukabumi, PD GPII aktif dalam kaderisasi, kajian rutin, hingga advokasi sosial kemasyarakatan.

Upar menjelaskan, konteks seruan kali ini tak lepas dari dinamika politik global. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memuncak pada awal 2026 menjadi salah satu sorotan.

“Jangan ada keberpihakan pada Amerika Serikat merupakan langkah yang bagus. Indonesia mustinya menjaga hubungan baik dengan berbagai negara dan fokus pada perlindungan kepentingan nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Artinya, Indonesia mengecam agresi dan kekerasan dari semua pihak serta mendorong de-eskalasi melalui jalur multilateral seperti OKI dan PBB. Sikap non-blok itu, kata dia, harus dijaga agar Indonesia tidak terseret dalam konflik kepentingan negara adidaya.

Isu Palestina juga menjadi perhatian GPII. Upar menilai dukungan Indonesia terhadap Palestina didasarkan pada solidaritas agama, kemanusiaan, sejarah, serta amanat konstitusi menentang penjajahan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia seyogianya konsisten membela kemerdekaan Palestina dan mendorong solusi dua negara.

“Fokus kita hari ini adalah kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, serta persatuan dalam keberagaman untuk kesejahteraan. Kalau kita mudah diatur asing, cita-cita itu sulit tercapai,” ujar Upar.

Poster seruan PD GPII Sukabumi kini viral di kalangan aktivis muda Islam dan alumni GPII. Publik dan kader menanti sikap resmi lanjutan: apakah seruan ini merespons kebijakan luar negeri, kerja sama ekonomi, atau isu internasional tertentu. Kejelasan dibutuhkan agar tidak multitafsir.

Upar memastikan GPII Sukabumi akan terus mengawal isu kedaulatan. “Jangan mau diatur-atur oleh Amerika Serikat adalah amanah konstitusi. Kami akan terus bersuara agar bangsa ini tetap berdaulat penuh, bebas menentukan arahnya sendiri tanpa tekanan pihak luar,” tutupnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)