26.7 C
Jakarta
Senin, Juli 6, 2026
Beranda blog Halaman 142

Job Fair 2026 di Politeknik Sukabumi, Pemkot Dorong Akses Kerja dan Tekan Pengangguran

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, secara resmi membuka Sukabumi Job Fair 2026 yang berlangsung di Politeknik Sukabumi pada Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, di antaranya Politeknik Sukabumi, PT Nusaraya Grup, serta Dinas Tenaga Kerja Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

“Kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri menjadi kunci untuk menyelaraskan kebutuhan pasar kerja dengan potensi tenaga kerja yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan job fair ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata upaya pemerintah dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan melibatkan puluhan perusahaan, tersedia ratusan hingga ribuan lowongan yang bisa langsung diakses para pencari kerja.

Kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat luas, tidak hanya warga Kota Sukabumi. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berdaya saing.

Wali Kota turut mengingatkan perusahaan peserta agar tidak hanya mengutamakan kemampuan teknis calon pekerja, tetapi juga memperhatikan integritas dan loyalitas. Ia menilai, kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan kemajuan perusahaan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, kepada para pencari kerja, khususnya generasi muda, ia berpesan agar terus meningkatkan keterampilan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi persaingan kerja yang dinamis. “Kepercayaan diri dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal utama,” katanya.

Selain peluang kerja di dalam negeri, Pemerintah Kota Sukabumi juga membuka akses kerja internasional melalui program BESTARI (Be Star International). Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja secara legal di luar negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Sebelumnya, pada 16 April 2026, Pemerintah Kota Sukabumi telah memberangkatkan 50 calon pekerja migran ke Kuwait dan Turki melalui jalur resmi sebagai bagian dari implementasi program tersebut.

Wali Kota menegaskan bahwa job fair akan dijadikan agenda rutin dan terstruktur. Ia bahkan menargetkan kegiatan serupa digelar hingga empat kali dalam setahun di Politeknik Sukabumi.

“Kita ingin Politeknik Sukabumi menjadi pusat penghubung tenaga kerja, tidak hanya untuk kota, tetapi juga Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Sukabumi, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan job fair, mengingat jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun. Upaya ini dinilai sebagai strategi sistematis dalam menekan angka pengangguran.

“Angkatan kerja terus bertambah, sehingga kita harus proaktif. Ini bagian dari langkah terencana untuk mengurangi pengangguran,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, tercatat sekitar 20 perusahaan ambil bagian dengan membuka proses rekrutmen langsung di lokasi. Sedikitnya 600 pencari kerja hadir untuk mengikuti seleksi dan wawancara.

Ke depan, skala kegiatan akan terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, instansi ketenagakerjaan, serta perusahaan penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan penurunan angka pengangguran secara signifikan.

“Pengangguran harus bisa ditekan secara drastis. Kita ingin persoalan ini benar-benar terselesaikan,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Festival Sukabumi Suka Menari 2026, Wadah Ekspresi Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi menyelenggarakan Festival Sukabumi Suka Menari 2026 pada Sabtu (25/4/2026), di Plaza Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Sukabumi yang mengangkat tema “Harmoni dalam Kolaborasi, Membangun Kota Sukabumi”, sekaligus menyambut Hari Tari Sedunia yang diperingati setiap 29 April.

Festival tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan komunitas Sukabumi Suka Menari dan Gaya Gita Studio, serta mendapat dukungan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai mampu menjadi ruang ekspresi sekaligus wadah pengembangan kreativitas para pelaku seni tari di Kota Sukabumi.

Ia menegaskan, seni dan budaya memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, memperkuat jati diri daerah, serta mendorong terwujudnya kota kreatif yang terus berkembang.

“Antusiasme peserta sangat luar biasa. Bahkan, ada anak berusia tiga tahun yang sudah tampil menari. Ini menunjukkan bahwa pembinaan bakat dapat dimulai sejak dini,” ungkapnya.

Selain penampilan beragam peserta, festival ini juga menghadirkan aksi menarik berupa pertunjukan dua penari yang menari tanpa henti selama 14 jam. Atraksi tersebut menjadi simbol dedikasi, konsistensi, dan kecintaan terhadap seni tari.

Bobby menambahkan, penyelenggaraan kegiatan kreatif seperti ini diharapkan mampu menarik minat kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Hal tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sektor pariwisata, serta geliat usaha masyarakat.

“Jika event kreatif terus digelar, masyarakat akan semakin tertarik datang ke Sukabumi. Ini tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan perkembangan usaha warga,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, panitia juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Karnaval HUT ke-112 Kota Sukabumi yang sebelumnya digelar pada 18 April 2026.

Untuk kategori SKPD, juara pertama diraih Kecamatan Cikole, disusul Kecamatan Warudoyong di posisi kedua, dan Kecamatan Citamiang di posisi ketiga. Pada kategori Badan/BUMD/BLUD, juara pertama diraih Satpol PP dan Damkar, juara kedua DPRD Kota Sukabumi, serta juara ketiga BPBD.

Adapun pada kategori komunitas, penghargaan diberikan kepada Komunitas BMX, Gaya Gita Studio, dan Perempuan Berkebaya Indonesia.

Melalui gelaran Festival Sukabumi Suka Menari 2026, Pemerintah Kota Sukabumi berharap semangat kolaborasi, pelestarian budaya, serta kreativitas masyarakat terus terjaga dan berkembang, demi mewujudkan Sukabumi sebagai kota yang maju, kreatif, dan membanggakan.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Sampaikan Ucapan Ulang Tahun untuk Ketua TP PKK, Hj. Rina Rosmaniar Japar

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Keluarga besar Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukabumi, Ibu Hj. Rina Rosmaniar Japar.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan dan doa atas dedikasi serta kontribusi beliau dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam ucapan tersebut, Dinas Pertanian menyampaikan harapan agar Hj. Rina Rosmaniar Japar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta umur yang panjang.

Selain itu, doa juga dipanjatkan agar beliau terus diberikan kekuatan dalam menjalankan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Keluarga Besar Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi mengucapkan wilujeung tepang taun kepada Hj. Rina Rosmaniar Japar. Mugia sehat, barokah, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT,” demikian disampaikan dalam unggahan resmi.

Ucapan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas peran aktif Ketua TP PKK dalam mendorong berbagai program kesejahteraan keluarga, termasuk yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Dengan semangat kebersamaan, Dinas Pertanian berharap sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK terus terjalin kuat demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Diskusi Jabar Catat Sebanyak 32.865 Koperasi Aktif di Jabar, 5.957 Tergabung Program Koperasi Merah Putih

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat mencatat terdapat 32.865 koperasi yang masih aktif di wilayahnya. Dari total tersebut, sebanyak 5.957 koperasi telah tergabung dalam program Koperasi Merah Putih.

Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan daya saing koperasi, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Diskuk Jawa Barat, Supriyadi, mengungkapkan bahwa sebagian besar Koperasi Merah Putih masih tergolong koperasi yang baru terbentuk.

5.932 merupakan koperasi baru, sementara sisanya merupakan pengembangan dan revitalisasi dari koperasi yang telah ada,” ujar Supriyadi dalam forum diskusi tentang digitalisasi koperasi, di Kabupaten Bandung Sabtu (25/4/2026).

Koperasi dalam program tersebut menjalankan aktivitas di berbagai bidang, mulai dari sektor konsumsi, produksi, layanan jasa, hingga pemasaran. Di samping itu, pengembangan usahanya juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti penyediaan gerai sembako, layanan kesehatan, apotek, penyaluran pupuk dan LPG, serta pengelolaan pergudangan.

Menurut Supriyadi, saat ini pengembangan koperasi di Jawa Barat telah memasuki tahap penguatan bisnis, setelah sebelumnya melewati proses pembentukan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Fase saat ini difokuskan pada pengembangan usaha, termasuk penyelesaian infrastruktur pendukung seperti gerai sembako,” ujarnya.

Selain itu, Pengembangan koperasi di Jawa Barat saat ini telah beralih ke tahap penguatan usaha, setelah sebelumnya melewati proses pembentukan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah daerah terus mengupayakan agar koperasi yang sudah terbentuk dapat segera berjalan secara maksimal dan mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ujeng)

Sekda Sukabumi Pimpin Rakor Persiapan May Day 2026, Tekankan Kondusivitas dan Sinergi 

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memimpin rapat koordinasi (rakor) dalam rangka mematangkan persiapan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi pada Jumat (24/04/2026).

Rakor digelar sebagai upaya menyatukan langkah serta menyelaraskan rencana dari berbagai serikat pekerja menjelang peringatan May Day yang akan diperingati pada 1 Mei mendatang.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat, terlebih peringatan May Day tahun ini dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta.

“Pelaksanaan May Day harus berlangsung dengan tertib dan aman sesuai arahan pemerintah pusat. Yang utama adalah tetap menjaga kondusivitas,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah serikat pekerja di Kabupaten Sukabumi berencana berpartisipasi dalam aksi terpusat di Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang solid antarinstansi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Ade Suryaman berharap momentum May Day dapat dimaknai sebagai bentuk solidaritas antarpekerja, sekaligus memperkuat kebersamaan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif mengingat waktu persiapan yang relatif singkat.

“Ini merupakan momentum besar bagi para pekerja. Mari kita jaga kebersamaan dan tetap mengedepankan ketertiban,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Disnakertrans, Kepala Kesbangpol, Satpol PP, perwakilan APINDO, serta perwakilan serikat pekerja se-Kabupaten Sukabumi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Dishub Jabar Siapkan Razia Truk ODOL di Jalur Cikembar–Jampangtengah, Pelanggar Terancam Pidana

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan segera melakukan penertiban terhadap kendaraan over dimension over load (ODOL) di ruas Jalan Cikembar–Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi. Operasi ini ditujukan untuk menekan pelanggaran angkutan barang yang kerap melebihi kapasitas muatan.

Kepala Dishub Jawa Barat, Dhani Gumelar, menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran ODOL memiliki dasar hukum yang jelas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemilik kendaraan yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi pidana.

“Dalam Pasal 227 dan 307, pelanggaran ODOL dapat berujung pada hukuman pidana hingga satu tahun. Oleh karena itu, kami akan menggelar operasi penimbangan secara rutin di jalur tersebut,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Dari hasil pemantauan Dishub Jabar, sebagian besar kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur tersebut, terutama dump truk dan truk tronton, diduga kuat membawa muatan berlebih. Kendaraan tersebut umumnya mengangkut material tambang seperti batu kapur dan serbuk kapur.

Aktivitas distribusi material ini berasal dari kawasan tambang di wilayah Cikembar hingga perbatasan Jampangtengah, dengan tujuan pengiriman ke sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Cilegon, hingga Jakarta.

“Rata-rata muatan kendaraan tambang mencapai 150 hingga 200 persen dari kapasitas yang diizinkan,” ungkap Dhani.

Selain penindakan di lapangan, Dishub Jabar juga akan mendorong perusahaan angkutan untuk menyediakan fasilitas jembatan timbang di area operasional masing-masing.

Langkah ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi tidak melampaui jumlah berat yang diizinkan (JBI). Tak hanya itu, perusahaan juga diwajibkan menggunakan armada yang sesuai standar, seperti truk engkel dengan ketentuan muatan sumbu terberat (MST) yang berlaku.

Sebagai upaya pencegahan, Dishub Jabar juga akan menambah rambu pembatasan tonase di sejumlah titik strategis sepanjang jalur tersebut guna meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap aturan yang berlaku.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Politik Gerombolan vs Politik Institusional

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Oleh: Budi Hermasnyah/
(Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Wartain.com || Ada dua wajah politik yang kerap berkelindan dalam satu tubuh organisasi. Yang satu bekerja dalam sunyi nilai, menjaga sistem agar tetap tegak. Yang lain bergerak dalam riuh ambisi, memelintir sistem agar tunduk pada kepentingan. Keduanya sama-sama mengaku “berpolitik”. Namun yang satu membangun, yang lain menggerogoti. Di sinilah pertarungan itu bermula: politik gerombolan berhadapan dengan politik institusional.

Politik gerombolan yang dalam literatur dikenal sebagai political clique, faksi oportunistik, atau kartel patronase adalah praktik kekuasaan yang beroperasi di luar etika institusi, meski berada di dalamnya. Politik Gerombolan lebih berorientasi pada jabatan atau kekuasaan. Dimana jabatan/Kekuasaan Menjadi Tujuan Tunggal bahkan mungkin tujuan hidup. Ia tidak membutuhkan legitimasi nilai. Ia hanya membutuhkan momentum dan gank.

Ciri-cirinya tegas: Loyalitas bersifat personal, bukan institusional, Keputusan lahir dari kalkulasi kekuatan kelompok, bukan rasionalitas organisasi, Kaderisasi digantikan oleh reproduksi klik, Jabatan diperlakukan sebagai aset, bukan amanah. Dalam logika ini, politik bukan ruang pengabdian, melainkan arena transaksi. Bukan what is right, tetapi who controls what.

Politik gerombolan jarang bekerja secara terbuka. Ia tumbuh melalui relasi informal, percakapan tertutup, dan aliansi yang cair namun terarah. *Delegitimasi sistematis*: merusak reputasi individu yang dianggap ancaman. Fragmentasi internal: memecah solidaritas melalui adu domba, fitnah dan intrik. Kooptasi struktur: menempatkan orang-orang “aman” di posisi strategis.

Manipulasi informasi: mengendalikan arus narasi demi kepentingan kelompok. Ia tidak perlu menguasai seluruh organisasi. Cukup mengendalikan simpul-simpul penting. Selebihnya, sistem akan runtuh dengan sendirinya. Sungguh cara Kerja Sunyi yang Menghancurkan.

Dampak politik gerombolan tidak selalu instan. Ia bekerja seperti korosi. Perlahan, konsisten, dan merusak dari dalam. Pertama, erosi legitimasi internal: Ketika keputusan tidak lagi adil, kepercayaan pun menghilang. Organisasi kehilangan kohesi. Kedua, degradasi kualitas kepemimpinan: Yang disekelilingnya bukan yang layak, tetapi yang dekat dan bisa dikendalikan untuk kepentingannya. Mediokritas menjadi norma. Ketiga, disfungsi sistemik: Aturan menjadi formalitas. Prosedur menjadi alat legitimasi semu. Keempat, alienasi kader ideologis: Mereka yang berpegang pada nilai akan tersingkir atau memilih pergi. Dan pada akhirnya: organisasi mungkin tetap berdiri, tetapi kehilangan jiwa. Politik Gerombolan adalah sebuah Daya Rusak yang menjadi jalan bagi Erosi yang Tak Terlihat dan Keruntuhan yang Tak Terhindarkan

Berhadapan dengan itu, politik institusional hadir sebagai antitesis. Ia bukan sekadar gaya berpolitik, melainkan paradigma. Barisan Politik institusional berpijak pada satu premis sederhana namun radikal: *institusi harus lebih besar dari individu*.
Bagi barisan politik institusional, jabatan di organisasi bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari kepercayaan yang dikelola secara sah. Ciri-cirinya politik institusional jelas: Loyalitas pada aturan dan nilai organisasi, Pengambilan keputusan berbasis prosedur dan argumentasi, kerja konsisten sesuai tugas fungi, sistematis dan meritokratis, Transparansi sebagai mekanisme kontrol. Ia tidak serampangan sebagaimana politik gerombolan , tetapi ia jauh lebih kokoh dalam menjaga keberlanjutan.

Politik institusional bekerja melalui mekanisme formal yang sering dianggap “membosankan”—namun justru di situlah kekuatannya. Pertama, Rule-based governance: aturan menjadi rujukan utama, bukan alat tawar. Kedua, Checks and balances: tidak ada kekuasaan tanpa pengawasan, Ketiga, Meritokrasi: kapasitas menjadi dasar legitimasi. Akuntabilitas publik: setiap kerja bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Sebuah cara kerja yang benar-benar terbuka, terukur dan konsisten.

Politik gerombolan dan politik institusional ditakdirkan akan selalu ada dan bertarung berhadap-hadapan. sebuah pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Keduanya hidup dalam ruang yang sama, saling berebut pengaruh. Pertanyaannya bukan apakah salah satunya akan hilang, tetapi mana yang akan dominan. Maka Jika organisasi membiarkan sistem dilemahkan, maka gerombolan akan mengambil alih. Namun jika nilai dijaga dan aturan ditegakkan, maka institusi akan bertahan.

Pada akhirnya, masa depan sebuah partai atau organisasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat berintrik, tetapi oleh siapa yang paling konsisten menjaga prinsip. Politik gerombolan hanya akan bekerja jika memiliki fasilitas dan jabatan istimewa sebagaimana yang menjadi tujuan tunggalnya. Sementara Politik institusional akan tetap bekerja sekalipun tanpa jabatan istimewa yang ada dipundaknya. Karena kesadaran ideologis yang telah mendidik, membentuk dan mengajarkan bahwa setiap kerja adalah pengabdian. Dan di sanalah organisasi atau partai menemukan umur panjangnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Tak Ingin Jadi Menara Gading, BEM Nusantara Jabar Siap Kawal Kebijakan Publik yang Adil

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat menggelar agenda Pengukuhan dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Universitas Madani Nusantara (UMN), Sukabumi, pada Sabtu (25/4/2026).

Mengusung tema “Peran Strategis Mahasiswa Nusantara dalam Mengawal Kebijakan Publik demi Terwujudnya Jawa Barat yang Adil dan Berkelanjutan”, kegiatan ini bertujuan mempertegas arah gerak organisasi dalam merespons isu-isu kerakyatan di tingkat regional maupun nasional.

Rangkaian acara dimulai dengan prosesi seremonial dan seminar di kampus UMN. Memasuki sore hari, lokasi berpindah ke kawasan terbuka Pondok Halimun untuk prosesi pengukuhan, Rakorda, serta ditutup dengan malam keakraban melalui prosesi api unggun.

Rektor Universitas Madani Nusantara (UMN), Prof. Dr. H. Endin Nasrudin, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Sukabumi sebagai tuan rumah. Beliau menekankan pentingnya sinergi intelektual mahasiswa dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Koordinator Daerah (Koorda) BEM Nusantara Jawa Barat, Kamal Rahmatullah, menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penentuan arah gerak organisasi.

“Hari ini kita berkumpul untuk menentukan arah gerak ke depan. BEM Nusantara Jawa Barat harus menjadi titik temu nasional, di mana kita menggagas gagasan besar dari Jawa Barat untuk Indonesia,” ujar Kamal dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip organisasi dalam mengawal berbagai persoalan di masyarakat. “Tagline kita jelas: ‘Mendaerahkan Isu Nasional dan Menasionalkan Isu Daerah’. Kita harus mengawal isu-isu di kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat sekaligus mengkritisi kebijakan nasional demi memperjuangkan hak-hak rakyat,” tambahnya.

Kamal berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Mengutip pemikiran Tan Malaka, ia mengingatkan para peserta agar tidak menjadi menara gading.

“Jika orang yang sedang berpendidikan itu merasa lebih tinggi daripada masyarakat dan tidak mau melakukan hal-hal konkret yang bermanfaat, maka pendidikan itu lebih baik dihapuskan. Kita di sini untuk menebar kebermanfaatan bagi Jawa Barat,” tegas Kamal.

Melalui Rakorda ini, BEM Nusantara Jawa Barat berkomitmen untuk terus konsisten melakukan kajian kritis dan aksi nyata dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada keadilan dan kelestarian lingkungan di Jawa Barat.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Yosep)

Fajar Baru Tata Kelola Haji: Harmoni Spiritual dan Komitmen Kuat Presiden Prabowo Melayani Ummat

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Oleh : Anto Kusumayuda (Ketum PPJNA 98) dan Aam Abdul Salam (Sekjen PPJNA 98)

Wartain.com || Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, prosesi suci ini dikelola langsung di bawah kedaulatan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan struktur ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sebuah manifestasi dari pendekatan spiritual dan budaya yang lebih dalam. Keberhasilan ini tidak luput dari perhatian berbagai pihak yang mengawal jalannya pelayanan bagi para tamu Allah.

Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pandangannya, penilaian positif dari Dasco mengenai kelancaran haji perdana di bawah kementerian baru ini merupakan bukti nyata bahwa sistem yang dibangun telah berjalan pada rel yang tepat. Pernyataan Dasco tersebut mencerminkan komitmen kuat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan pelayanan terbaik, tanpa kecuali.

Ketegasan dalam tata kelola haji yang ditunjukkan saat ini bukan sekadar soal manajemen logistik, melainkan sebuah bentuk pengabdian. Sekjen PPJNA 98, Aam Abdul Salam, yang juga sebagai Dewan Pembina Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari perhatian yang tulus. Menurutnya, ketegasan Presiden Prabowo dalam mengawal kebijakan haji merupakan bukti dukungan dari hati yang dalam untuk menjamin kekhusyukan ibadah para jemaah.

Pendekatan ini menyentuh sisi kemanusiaan yang fundamental. Ketika negara hadir dengan organisasi yang lebih fokus dan responsif, kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di tanah suci, tetapi juga meresap ke dalam hati keluarga yang menunggu di tanah air. Transformasi ini menjadi harapan baru bahwa ke depannya, pengelolaan haji Indonesia akan terus berlandaskan pada nilai-nilai agama yang luhur dan penghormatan terhadap martabat jemaah sebagai duta bangsa.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Hari Bumi 2026 di Sukabumi, Dewan Aang Erlan: Tanam Pohon Harus Dirawat, Bukan Sekadar Seremoni

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Kegiatan penanaman pohon dalam rangka Hari Bumi 2026 digelar di Lapang Perumahan Mekarsari Permai, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jumat (24/4/2026).

Momentum ini dimanfaatkan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Dapil II, Aang Erlan Hudaya, untuk mendorong pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, bukan hanya seremoni tahunan.

“Alhamdulillah hari ini saya bisa menghadiri rangkaian Hari Bumi 2026. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya seremoni, tapi lebih kepada fakta di lapangan. Karena kita tahu hari ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja,” kata politisi PKB itu.

Aang menegaskan, DPRD Kabupaten Sukabumi terus mendorong kebijakan pelestarian lingkungan lewat produk hukum daerah. Beberapa perda telah disahkan untuk memperkuat komitmen menjaga ekosistem.

“Untuk pelestarian lingkungan, ada beberapa perda yang kita buat, termasuk Perda tentang Patanjala yang lebih kepada bagaimana menjaga sumber-sumber air agar tetap terpelihara,” ujarnya.

Ia mengingatkan, menanam pohon saja tidak cukup. Kegiatan harus dibarengi pemeliharaan rutin agar bibit tumbuh optimal dan memberi dampak ekologis nyata bagi lingkungan sekitar.

“Artinya tidak hanya menanam, tapi harus ada pemeliharaan. Jangan hanya mendorong penanaman tanpa dirawat,” tegas Aang.

Selain soal perawatan, Aang menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan dengan ruang terbuka hijau (RTH). Menurutnya, target RTH di Kabupaten Sukabumi tidak boleh dikorbankan demi proyek fisik.

“Target ruang terbuka hijau harus tetap dijaga. Jangan sampai pembangunan banyak, tapi ruang terbuka hijau tidak ada,” katanya.

Soal sinergi, ia menilai koordinasi DPRD, Pemda, dan swasta sudah berjalan baik. Namun, ia menekankan implementasi lebih penting daripada sekadar dokumen perencanaan yang menumpuk.

“Konsep jangan hanya jadi konsep, tetapi harus didukung semua pihak dan dilaksanakan. Itu menjadi tanggung jawab kami di DPRD,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Aang mengajak masyarakat terlibat aktif menjaga bumi. Menanam dan merawat pohon disebutnya sebagai bentuk ibadah hablum minal alam yang pahalanya terus mengalir.

“Jagalah bumi, rawatlah bumi, salah satunya dengan menanam pohon. Karena pohon yang kita tanam ketika tumbuh akan berdoa dan berdzikir untuk kita secara hablum minal alam,” pungkasnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

1...141142143...1,872Halaman 142 dari 1,872

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami