Oleh: Anisa Aulia/ Aktivis HMI sekaligus Guru Honorer

Wartain.com || Perdebatan mengenai implementasi program MBG belakangan ini memunculkan satu pola narasi yang patut dicermati: setiap kritik terhadap kualitas pelaksanaan kerap dijawab dengan ungkapan, “bersyukur saja” atau “dikasih salah, tidak dikasih juga salah.” Ungkapan tersebut terdengar sederhana, tetapi dalam konteks kebijakan publik, ia menyimpan persoalan yang lebih mendasar.

Dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, rasa syukur tidak dapat dijadikan pengganti evaluasi. Kebijakan publik—terlebih yang menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan generasi—harus tunduk pada standar, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan. Kritik terhadap implementasi bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan program, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial agar kebijakan berjalan sesuai mandatnya.

Retorika “dikasih salah, tidak dikasih juga salah” cenderung menyederhanakan persoalan. Kritik yang disampaikan masyarakat, pendidik, maupun aktivis pada dasarnya berfokus pada kualitas pelaksanaan: apakah standar gizi terpenuhi, apakah distribusi tepat sasaran, dan apakah pengawasan berjalan optimal. Menyamaratakan kritik dengan ketidakpuasan semata justru berpotensi mengaburkan substansi yang perlu dibenahi.

Dalam perspektif pendidikan, kualitas asupan gizi bukan sekadar urusan konsumsi, melainkan fondasi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak. Jika implementasi di lapangan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi juga kualitas generasi. Negara tentu tidak sedang membagikan hadiah, melainkan menjalankan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih jauh, narasi “bersyukur” sering kali diarahkan kepada penerima manfaat dan para pengkritik, bukan kepada perancang maupun pelaksana kebijakan. Padahal dalam prinsip akuntabilitas publik, pihak yang memegang kewenanganlah yang berkewajiban memastikan mutu dan efektivitas program. Rakyat berhak menyampaikan pertanyaan dan masukan; pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan serta perbaikan jika ditemukan kekurangan.

Sebagai aktivis dan pendidik, saya memandang kritik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual. Pendidikan tidak hanya membentuk kepatuhan, tetapi juga daya nalar. Aktivisme pun bukan sikap anti-negara, melainkan wujud kepedulian agar negara bekerja lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Menegaskan bahwa MBG harus sesuai standar gizi bukan berarti menolak program tersebut. Sebaliknya, itu adalah bentuk dukungan agar tujuan mulianya tercapai secara optimal. Kritik yang disampaikan secara argumentatif, berbasis fakta, dan dengan itikad baik seharusnya dipandang sebagai energi korektif, bukan ancaman.

Negara yang sehat membutuhkan warga yang kritis dan pemerintah yang terbuka terhadap evaluasi. Dalam ruang demokrasi, kritik yang lahir dari kepedulian bukanlah gangguan—ia adalah penyangga nurani kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Oleh : Mantra Sugrito – Wakil Ketua OKK DPD KNPI Kabupaten Sukabumi

Wartain.com || Satu tahun pemerintahan daerah adalah waktu yang cukup untuk membaca arah, meski belum cukup untuk menghakimi hasil. Di Kabupaten Sukabumi, tantangan terbesar bukan semata pada siapa yang memimpin, melainkan pada struktur persoalan yang diwariskan: wilayah yang sangat luas, kapasitas fiskal terbatas, dan birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif.

Sebagai salah satu kabupaten terluas di Pulau Jawa dengan pusat pemerintahan di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi menghadapi persoalan klasik: jarak geografis yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Warga di wilayah utara seperti Cicurug dan Cibadak harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses layanan administratif. Ketika akses jalan belum sepenuhnya baik, maka pelayanan terasa lambat—bukan semata karena kinerja, tetapi karena desain tata kelola yang belum menjawab realitas spasial.

Ketimpangan Pembangunan: Persepsi atau Fakta?

Pembangunan yang lebih terlihat di wilayah industri utara memunculkan kesan bahwa selatan dianaktirikan. Persepsi ini penting dicermati secara serius. Ketimpangan, jika tidak dikelola dengan komunikasi yang transparan dan perencanaan berbasis data, dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.

Pemda perlu memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan memiliki dasar yang jelas dan terpublikasi secara terbuka. Transparansi bukan hanya soal laporan, tetapi soal narasi yang menjelaskan mengapa suatu wilayah didahulukan dan bagaimana wilayah lain akan menyusul dalam tahapan perencanaan.

Ketergantungan Fiskal dan Ruang Gerak yang Sempit

Kelemahan struktural berikutnya adalah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal, ruang inovasi menjadi sempit. Potensi pariwisata pesisir, pertanian, dan perikanan sejatinya bisa menjadi pengungkit ekonomi lokal jika dikelola dengan pendekatan hilirisasi dan kemitraan investasi yang sehat.

Di sisi lain, belanja pegawai yang menyerap porsi besar APBD membuat fleksibilitas anggaran semakin terbatas. Kondisi ini menuntut efisiensi, bukan sekadar penghematan. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, bukan hanya penyesuaian struktur.

Reformasi Birokrasi: Mendesak dan Tidak Bisa Ditunda

Di era digital, pelayanan publik yang masih berlapis dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi ironi. Sistem perizinan dan administrasi kependudukan perlu bergerak ke arah yang lebih sederhana dan berbasis teknologi.

Merit system dalam penempatan pejabat juga menjadi kunci. Publik membutuhkan keyakinan bahwa jabatan diberikan atas dasar kompetensi, bukan kedekatan atau senioritas semata. Reformasi birokrasi bukan hanya jargon, melainkan prasyarat untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengawasan dan Lingkungan: Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan

Alih fungsi lahan produktif dan isu kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius. Ketahanan pangan dan kelestarian ekosistem bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga isu ekonomi jangka panjang. Pengawasan yang lemah akan berujung pada biaya sosial yang lebih besar di masa depan.

Pemda perlu memperkuat fungsi kontrol—baik melalui pengawasan internal maupun kolaborasi dengan masyarakat sipil dan media. Pencegahan jauh lebih murah dibanding pemulihan.

Komunikasi Publik: Dari Reaktif ke Proaktif

Di era media sosial, respons lambat terhadap isu viral dapat memperburuk persepsi publik. Pemerintah daerah harus membangun sistem deteksi dini dan manajemen krisis komunikasi yang profesional. Transparansi anggaran juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui dashboard publik yang mudah diakses dan dipahami warga.

Kritik masyarakat bukan ancaman, melainkan energi korektif. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mau mendengar dan memperbaiki diri.

Catatan Penutup: Membangun dengan Kesadaran Realitas

Evaluasi satu tahun ini menunjukkan bahwa tantangan Kabupaten Sukabumi bersifat struktural dan kompleks. Luas wilayah yang besar membutuhkan desain tata kelola yang berbeda dari kabupaten lain. Desentralisasi pelayanan, optimalisasi PAD, reformasi birokrasi berbasis merit, serta penguatan pengawasan menjadi agenda mendesak.

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa harapan masyarakat tidak pernah kecil. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjadikan tahun kedua sebagai momentum pembenahan yang lebih terukur dan berani.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada serapan anggaran, tetapi pada seberapa jauh kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga—dari pesisir selatan hingga kawasan industri di utara.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)