Wartain.com || Dampak cuaca ekstrem kembali melanda wilayah Kota Sukabumi. Kali ini, ruas Jalan Kopeng yang berada di RT 01 RW 06, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, mengalami amblas pada Jumat (23/5/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat, mengungkapkan bahwa insiden ini menimbulkan lubang besar dengan kedalaman sekitar 12 meter, lebar 7 meter, dan panjang mencapai 6 meter. “Kami menerima laporan dari aparat Kelurahan Karamat sekitar pukul 17.00 WIB, dan langsung menurunkan tim ke lokasi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Novian menjelaskan bahwa penyebab utama amblasnya jalan diduga karena aliran air irigasi di bawah permukaan jalan yang terus menggerus tanah selama dua hari berturut-turut diguyur hujan lebat. Akibatnya, rongga tanah terbentuk di bawah badan jalan hingga akhirnya ambles.

“Tim kami menemukan adanya rongga besar di bawah permukaan jalan, yang diduga terbentuk akibat aliran air irigasi yang terus-menerus mengikis tanah,” jelas Novian.

Untuk mengantisipasi risiko lebih lanjut, akses jalan tersebut ditutup total sementara waktu. Arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Bhineka dan Jalan Kabandungan. “Kondisi tanah masih sangat labil. Maka dari itu, jalan utama harus ditutup dan segera dilakukan penanganan menggunakan alat berat,” tambahnya.

BPBD Kota Sukabumi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) melalui Bidang Bina Marga guna melakukan penanganan darurat serta perbaikan permanen terhadap kerusakan jalan.

Menanggapi situasi ini, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa struktur jembatan yang terdampak juga mengalami kerusakan parah akibat curah hujan tinggi.

“Kami akan segera melakukan pembangunan jembatan yang lebih representatif dan kokoh. Tidak lagi menggunakan struktur sementara seperti boardaker,” tegasnya.

Pemkot Sukabumi mengimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi bencana yang bisa terjadi akibat cuaca ekstrem, serta mengikuti arahan dari petugas di lapangan untuk keselamatan bersama.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Puluhan Warga Kampung Cipetir RW 01, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan audiensi dengan Pemerintah Desa bertempat di Aula Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, Sabtu 24/05/2025.

Dari berita sebelumnya audiensi yang dilaksanakan masyarakat Desa Sukamulya khususnya RW 01 denga Pemdes tersebut,  menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu :

1. Proses rekrutmen tenaga kerja harus dikembalikan ke sistem awal yang lebih terbuka dan transparan

2. Inventarisasi dan Pengelolaan Pendapatan Desa secara Transparan

3.Transparansi Anggaran Pembangunan GOR Sukamulya

4. Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) dan Percaloan Tenaga Kerja

5. Pemulihan Fungsi dan Wewenang Lembaga Desa

6. Kejelasan Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Linmas, RT, RW dan Lembaga Desa lainnya.

Dudun Ibrahim, Kepala Desa Sukamulya menjawab tuntutan warga tersebut, terutama berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja.

“Sebagai kepala Desa, selama ini Alhamdulillah kita layani, karena saya berkewajiban menyampaikan dan menerima keluhan-keluhan masyarakat. Kaitan dengan borongan kerja atau perekrutan karyawan ini memang ada tahapan, ada yang sudah masuk jadi karyawan, ada yang belum,” tuturnya.

“Jadi kami mencari cara, bagaimana caranya warga Sukamulya itu untuk bisa menjadi karyawan jangan jadi penonton, kalau jadi penonton kami marah, Saya sebagai Kepala Desa akan membela rakyat, karena kami dipilih oleh rakyat. Saya minta kepada rekan-rekan, kalau ada yang mau melamar kerja pakai duit, coba laporkan ke saya supaya saya tindak,” tegasnya.

Selain Ketenagakerjaan, Dudun menjawab permintaan masyarakat terkait pembangunan GOR. “Itu kaitan akhirnya melebar ke sana wajar mereka sebagai masyarakat menanyakan itu. Karena pemerintah desa ada tupoksinya masing-masing, ada aturan ke siapa saya melaporkan pembangunan ini. Berarti ke lembaga, bukan ke masyarakat langsung pada lembaga, maka lembaga yang harus mengoreksi saya,” ujarnya.

“Harapan saya masyarakat tenang, kami pun hadir di tengah-tengah masyarakat
untuk bisa menyerap tenaga kerja kita.
Dan untuk tim 11 saya sudah bubarkan
tidak berfungsi lagi. Tolong sampaikan bahwa kami, pemerintah desa, membantu sebetulnya dan tidak ada pungutan desa,” pungkasnya.***

Foto : Intan

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Intan Fitri Utami

Wartain.com || Puluhan Warga Kampung Cipetir RW 01 Desa Sukamulya Cikembar melakukan audiensi dengan Pemerintah Desa bertempat di Aula Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, Sabtu 24/05/2025.

Audiensi tersebut merupakan bentuk dari protes, kepedulian warga terhadap transparansi, keadilan, serta pengelolaan tata kelola desa yang berpihak kepada seluruh masyarakat.

Iwa Kartiwa perwakilan warga, menyebutkan dari audiensi tersebut warga menuntut beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya

1.Proses rekrutmen tenaga kerja harus dikembalikan ke sistem awal yang lebih terbuka dan transparan

2.Inventarisasi dan Pengelolaan Pendapatan Desa secara Transparan

3.Transparansi Anggaran Pembangunan GOR Sukamulya

4.Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) dan Percaloan Tenaga Kerja

5.Pemulihan Fungsi dan Wewenang Lembaga Desa

6.Kejelasan Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Linmas, RT, RW dan Lembaga Desa lainnya.

Kemudian Iwa menyebutkan dari point 2 diatas Diduga bertentangan dengan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan huruf h, yakni melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

“Oleh karena itu, kami menuntut adanya inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh pendapatan tersebut dan mengembalikannya ke dalam kas desa agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh warga Desa Sukamulya,” tuturnya.

Lebih lanjut Iwa menjelaskan terkait adanya laporan terhadap anggaran pembangunan GOR yang salah satu pekerjanya belum menerima upah Padahal anggarannya sudah digelontorkan dari Dana Desa (DD) dan bahkan LPJ nya pun sudah selesai dilaporkan.

“Hal ini bertentangan dengan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan huruf h, yakni melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,” jelasnya.

Terakhir ia berharap akan adanya perubahan positif dan tindakan nyata dari pihak-pihak terkait. “Kami percaya bahwa desa yang baik dan maju adalah desa yang dikelola dengan transparan, adil, dan partisipatif. Semoga dengan audiensi ini, terjalin komunikasi yang baik dan solusi yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.***

Foto : Intan

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Intan Fitri Utami