Wartain.com || Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukabumi telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan langkah cepat, terukur, serta tegas dari pemerintah daerah.

Ketua PD GPI Kabupaten Sukabumi, Opik, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan kegagalan penanganan yang sistemik. Penumpukan sampah terjadi di berbagai titik krusial seperti TPS Cimenteng, kawasan Jampang, serta TPS di Jalan R. Soeprapto Palabuhanratu.

“Ini bukan persoalan baru. Keluhan masyarakat sudah berlangsung lama, tetapi tidak direspons dengan langkah konkret dan sistematis. Yang terjadi justru pembiaran,” tegas Opik dalam keterangannya, Minggu 03/05/2026.

PD GPI menilai adanya ketidaksinkronan antara kebijakan dan realitas. Pemerintah gencar mengkampanyekan kebersihan lingkungan, namun titik-titik dengan beban sampah tertinggi justru tidak menjadi prioritas penanganan.

“Jangan hanya fokus pada pencitraan kawasan tertentu. Masyarakat yang hidup di sekitar TPS over capacity juga berhak atas lingkungan yang sehat,” lanjutnya.

Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak nyata:

* Terganggunya aktivitas dan kenyamanan masyarakat

* Penurunan kualitas lingkungan hidup

* Ancaman kesehatan jangka panjang

* Atas kondisi tersebut, PD GPI Kabupaten Sukabumi menyampaikan tuntutan tegas:

* Evaluasi total kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

* Penanganan darurat di seluruh titik krisis sampah

* Pembenahan sistem pengangkutan dan manajemen sampah secara profesional

* Transparansi penggunaan anggaran pengelolaan sampah

Tindakan tegas terhadap pihak yang tidak mampu menjalankan tugas, termasuk opsi pergantian pimpinan.

“Jangan lagi berlindung pada alasan teknis. Jika armada bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah manajemen dan kepemimpinan. Ini soal tanggung jawab,” tegas Opik.

PD GPI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap melakukan langkah lanjutan bersama masyarakat apabila tidak ada perubahan nyata.

“Sampah ini nyata, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka penyelesaiannya juga harus nyata, bukan sekadar wacana,” tutup Opik.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Oleh : Aam Abdul Salam/ Sekjen PPJNA 98, Dewan Penasehat Rumah Literasi Merah Putih, Sekjen Komite Nasional Kedaulatan Energi, Penggiat Dewan Tani Indonesia (DTI) Jabar, Presidium MD KAHMI Sukabumi dan Wanhat SMSI Sukabumi Raya

Wartain.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan teknokratis atau bagi-bagi asupan nutrisi. Jika dibedah dengan pisau filsafat budaya dan spiritualitas, program ini adalah manifestasi dari “Akhlak Kenabian” (Prophetic Ethics) yang telah lama hilang dari diskursus politik modern kita.

Dalam lintasan sejarah spiritual, memastikan tidak ada perut yang lapar adalah tugas utama kepemimpinan. Kita teringat pada Sayyidina Umar bin Khattab RA yang memanggul sendiri gandum untuk janda yang kelaparan, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA yang dikenal sebagai Bapak Anak Yatim.

Bagi para nabi, wali Allah, dan raja-raja yang saleh, kesejahteraan rakyat—terutama ibu hamil, bayi, dan lansia—bukanlah angka statistik, melainkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Memberi makan adalah tindakan eksistensial. Ia adalah bentuk tertinggi dari rasa kemanusiaan (Humanisme Transendental) yang meyakini bahwa martabat seorang manusia dimulai dari piring makannya.

Secara budaya, bangsa Indonesia mengenal konsep “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh”. Program MBG adalah bentuk nyata dari pengasuhan negara terhadap rakyatnya. Kita tidak bisa bicara tentang pendidikan tinggi atau kebudayaan yang luhur jika anak-anak kita masih bergulat dengan stunting dan kelaparan.

Filsafat budaya mengajarkan bahwa akal yang jernih hanya bisa tumbuh dalam tubuh yang sehat. Menolak program ini dengan dalih efisiensi anggaran atau prioritas lain yang abstrak adalah sebuah kenaifan budaya.

Bagaimana mungkin kita membangun gedung pencakar langit sementara fondasi biologis generasi masa depan kita keropos?

Program MBG ini memaksa sirkulasi uang berhenti di pasar-pasar tradisional, di tangan petani sayur, peternak telur, dan nelayan lokal. Ini adalah model ekonomi sirkular yang menyentuh akar rumput, bukan ekonomi tetesan ke bawah (trickle-down effect) yang seringkali hanya macet di atas.

Poin penting program MBG :

1. Keadilan Sosial: Memastikan hak dasar hidup terpenuhi tanpa pandang bulu.

2. Investasi Manusia: Gizi adalah modal utama pembangunan jangka panjang.

3. Moralitas Politik: Menempatkan perut rakyat di atas ego birokrasi.

Sangat disayangkan jika hari ini masih ada tokoh atau kelompok yang menolak program MBG dengan retorika “demi pendidikan” atau “beban anggaran”. Sungguh ironis ketika mereka bicara atas nama rakyat, namun menolak kebijakan yang paling langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Jika pendidikan dijadikan alasan untuk menolak asupan gizi, mereka lupa bahwa anak yang lapar tidak akan bisa menyerap ilmu. Menolak MBG sama saja dengan memutus rantai tradisi mulia yang telah dicontohkan para nabi dan pemimpin besar dunia. Ini bukan soal politik praktis, ini adalah soal menjaga “marwah” kehidupan.

Presiden Prabowo sedang mencoba menarik kembali nilai-nilai langit ke dalam kebijakan bumi. Program MBG adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa di tanah yang gemah ripah loh jinawi ini, tidak boleh ada air mata ibu yang tak bisa menyusui karena lapar, atau lansia yang merenta dalam ketiadaan.

Sudah saatnya kita berhenti berdebat pada tatanan teknis yang menghambat, dan mulai bergerak pada tatanan akhlak. Sebab, memberi makan rakyat adalah tugas suci yang melampaui segala jenis teori ekonomi mana pun.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)