Wartain.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat akan segera menggelar musyawarah khusus untuk menyikapi isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) yang kembali mencuat di tengah masyarakat.
Selain musyawarah, MUI Jabar juga akan mengeluarkan rekomendasi dan naskah akademis sebagai bahan penanganan isu tersebut, kepada MUI Pusat untuk dibahas bersama DPR RI, pada RUU LGBTQ.
Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jawa Barat, KH. Jamjam Erawan, di sela-sela Musda ke-XII MUI Kabupaten Sukabumi, di Hotel Augusta, Cicantayan, Sukabumi, Selasa (21/7/2026).
Menurut KH. Jamjam, penyebaran budaya LGBTQ berpotensi mengikis nilai-nilai nasionalisme, moral, agama, dan etika bangsa Indonesia. Karena itu isu ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.
“Penyebaran budaya LGBTQ merupakan potensi lunturnya nilai-nilai nasionalisme, moral, agama, dan etika bangsa Indonesia. Kaum tersebut perlu bimbingan dengan kasih sayang agar kembali seperti semula,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan MUI Jabar terhadap kebijakan pemerintah. Saat ini pemerintah telah memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.
“MUI Jabar bahkan mendukung penuh langkah pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter,” ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti hal itu, MUI Jabar berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Posko Khusus. Lembaga ini akan fokus menangani penyimpangan perilaku di tengah masyarakat.
MUI Jabar juga mendorong penguatan payung hukum. Tujuannya untuk menindak tegas promosi maupun aktivitas yang dinilai menyimpang. Termasuk mendukung usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelanggaran LGBT di tingkat nasional.
Sebelumnya, MUI Jabar secara terbuka menyayangkan adanya indikasi kampanye penyimpangan di lingkungan pendidikan. MUI Jabar berkomitmen terus mengantisipasi penyebaran nilai LGBTQ di wilayah Jawa Barat.
Di sisi lain, KH. Jamjam menekankan MUI tidak membenarkan tindakan anarkis terhadap kaum LGBTQ. Ia menyoroti kemunculan kelompok yang menamakan diri “Boti Hunter” atau Pemburu Boti yang melakukan aksi kekerasan.
“Niatnya bagus, tetapi caranya yang mungkin kurang elok. Kita negara hukum, kita negara yang punya aturan dan negara yang berdaulat. Saya pikir belum saatnya memakai tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Ya kalau pun di luar negeri terjadi, ya kita gak usah ikut-ikut karena kita negara timur yang penuh dengan adab dan penuh dengan tata krama,” pungkasnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
