Membaca Massa, Mobilisasi, Perang Persepsi, dan Peta Kekuatan yang Sedang Berebut Pengaruh
Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.”
QS. Al-Isra’: 36
Prolog
Ketika Demonstrasi Selesai, Pertarungan Politik Justru Dimulai
Demonstrasi 27 Agustus 2026 tidak boleh dibaca hanya sebagai peristiwa kerumunan massa di depan Gedung DPR/MPR, sebab di baliknya terdapat beberapa lapisan kepentingan yang saling bersinggungan: keresahan masyarakat, gerakan mahasiswa, persoalan pekerja transportasi daring, mobilisasi organisasi masyarakat, pertarungan narasi digital, kepentingan elite, serta kemungkinan munculnya aktor yang berusaha menunggangi momentum untuk kepentingan politik yang lebih besar.
Yang menarik, massa 27 Agustus ternyata tidak homogen. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa agenda yang relatif spesifik, terutama percepatan RUU Perampasan Aset dan tuntutan keras terhadap korupsi. Aksi tersebut bahkan menghasilkan komitmen pimpinan DPR mengenai target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.
Sementara itu, posisi kelompok mahasiswa juga tidak tunggal. BEM UI, misalnya, sebelum aksi menyatakan belum memutuskan keterlibatan dan membantah seruan di media sosial yang mengatasnamakan BEM UI.
Begitu pula dengan kelompok pengemudi ojek daring. Koalisi Ojol Nasional justru menyatakan tidak ikut aksi 27 Agustus, sementara kelompok atau komunitas pengemudi lain mempunyai sikap berbeda.
Maka sejak awal kita harus membongkar satu asumsi: tidak ada satu “massa 27 Agustus”. Yang ada adalah berbagai massa dengan kepentingan yang berbeda, yang pada momentum tertentu berada dalam ruang politik yang sama.
I. Pati: Keresahan Rakyat yang Mempunyai Agenda Konkret
Pati menjadi salah satu fenomena paling menarik. AMPB datang bukan dengan tuntutan abstrak, melainkan dengan isu yang sangat mudah dipahami masyarakat: perampasan aset hasil korupsi dan pemberantasan korupsi.
Di sinilah terdapat paradoks.
Gerakan yang membawa agenda pemberantasan korupsi secara moral memperoleh legitimasi publik yang besar, tetapi secara politik justru dapat menjadi sangat sensitif karena RUU Perampasan Aset berpotensi mengubah hubungan antara kekuasaan, kekayaan, dan pertanggungjawaban hukum.
Karena itu, pertanyaan intelijen strategisnya bukan:
“Apakah massa Pati bayaran?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
Siapa yang membentuk mobilisasi Pati, dari mana logistiknya, siapa koordinatornya, bagaimana jaringan komunikasinya, dan apakah terdapat pihak lain yang kemudian mencoba memasukkan agenda tambahan ke dalam gerakan tersebut?
Sampai saat ini, belum tersedia bukti terbuka yang cukup untuk menyimpulkan AMPB sebagai massa bayaran kekuatan lama.
Bahkan aksi Pati menghasilkan kanal negosiasi langsung dengan DPR. Ini menunjukkan adanya dimensi politik substantif, bukan sekadar kerusuhan.
II. BEM: Kekuatan Moral yang Tidak Boleh Diklaim oleh Siapapun
Mahasiswa mempunyai sejarah panjang sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Tetapi BEM bukan satu organisasi tunggal. Karena itu, penggunaan istilah “BEM” untuk menggambarkan seluruh gerakan mahasiswa dapat menyesatkan.
Kasus BEM UI sangat penting: sebelum 27 Agustus, organisasi tersebut belum mengambil keputusan untuk turun, sementara seruan yang mengatasnamakan BEM UI dinyatakan bukan berasal dari organisasi tersebut.
Fenomena ini memperlihatkan munculnya politik pencatutan identitas.
Di era media sosial, seseorang dapat menciptakan kesan bahwa sebuah organisasi mendukung gerakan tertentu hanya dengan menggunakan nama, logo, atau narasi organisasi tersebut.
Karena itu, dalam membaca gerakan mahasiswa harus dibedakan:
BEM yang benar-benar bergerak,
kelompok mahasiswa yang bergerak sendiri, dan narasi digital yang mengklaim mewakili mahasiswa. Ketiganya bukan hal yang sama.
III. Grab dan Ojol: Jangan Sampai Rakyat Pekerja Diubah Menjadi Instrumen Politik
Kelompok pengemudi daring memiliki karakter berbeda. Mereka mempunyai persoalan ekonomi konkret: tarif, potongan aplikasi, status kemitraan, perlindungan sosial, dan pendapatan.
Pada Juni 2026, DPR bersama GoTo dan Grab mengumumkan penurunan batas potongan komisi layanan ojol menjadi 8 persen.
Namun yang menarik menjelang 27 Agustus adalah Koalisi Ojol Nasional secara terbuka menyatakan tidak ikut demonstrasi dan meminta pengemudi tidak mudah terpancing provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Ini penting untuk membongkar narasi bahwa “ojol” merupakan satu blok politik. Tidak. Pengemudi ojol adalah kelompok sosial yang heterogen.
Sebagian mungkin berdemo, sebagian bekerja, sebagian mengikuti komunitasnya, dan sebagian mengambil sikap politik sendiri.
Karena itu, jika ada pihak yang ingin menggunakan kekuatan massa ojol sebagai instrumen politik, pertanyaan strategisnya adalah: siapa koordinatornya, siapa pemberi logistik, bagaimana komunikasi dilakukan, dan apa tuntutan sebenarnya? Bukan sekadar melihat jaket atau aplikasi yang digunakan.
IV. GRIB dan Episode Hercules: Titik Paling Sensitif
Bagian paling sensitif dari pasca-demonstrasi 27 Agustus adalah munculnya nama GRIB Jaya dan Rosario de Marshall alias Hercules dalam pemberitaan mengenai kericuhan malam hari.
GRIB Jaya mengakui Hercules berada di lokasi kericuhan, tetapi organisasi tersebut menyatakan kehadirannya dimaksudkan untuk memantau situasi dan bukan untuk memprovokasi atau terlibat dalam bentrokan.
Di sisi lain, kericuhan tersebut berujung pada meninggalnya Bambang Setiyawan, sehingga persoalan ini harus diserahkan kepada penyelidikan hukum yang transparan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab.
Kehadiran seseorang di lokasi tidak otomatis membuktikan bahwa organisasi tersebut merupakan dalang kerusuhan.
Tetapi secara intelijen, keberadaan tokoh atau organisasi yang mempunyai kemampuan mobilisasi massa di titik kerusuhan tentu merupakan fakta yang patut ditelusuri.
Yang harus dicari adalah:
perintah, koordinasi, komunikasi, aliran dana, hubungan antaraktor, dan tindakan konkret. Bukan sekadar asumsi.
V. Massa Bayaran: Hipotesis yang Harus Dibuktikan
Istilah massa bayaran sangat mudah digunakan dan sangat sulit dibuktikan.
Untuk mengatakan sebuah kelompok adalah massa bayaran, minimal diperlukan indikasi mengenai:
sumber dana;
pemberi dana;
koordinator;
instruksi;
besaran pembayaran;
pola perekrutan;
tujuan politik;
hubungan antara penyandang dana dengan aktor politik tertentu.
Tanpa itu, istilah “massa bayaran” hanya menjadi senjata propaganda.
Justru di sinilah kita perlu membedakan antara:
massa organik,
massa terorganisasi,
massa yang dimobilisasi,
massa yang ditunggangi,
dan massa bayaran.
Kelima kategori tersebut tidak identik.
VI. 65 Orang dan Pertanyaan Tentang Penunggangan
Sebelum aksi 27 Agustus, Polda Metro Jaya menyatakan mengamankan 65 orang dalam langkah preventif; 63 diamankan oleh Ditreskrimum dan dua melalui Direktorat Siber. Polisi menyatakan masih mendalami peran 63 orang tersebut.
Fakta ini menarik dari perspektif keamanan. Artinya aparat sendiri melihat adanya kemungkinan individu tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban.
Tetapi kita harus berhati-hati:
diamankan bukan berarti terbukti bersalah. Justru proses penyelidikanlah yang harus menjawab apakah mereka benar-benar bagian dari gerakan kekerasan, provokator, atau hanya orang yang kebetulan berada dalam situasi tersebut.
VII. Prediksi Pasca 27 Agustus: Peta Kekuatan akan Bergeser
Dari seluruh fenomena tersebut, saya melihat setidaknya lima kemungkinan perkembangan politik.
1. Pemerintah memperkuat konsolidasi.
Pemerintah kemungkinan akan memperkuat koordinasi antara institusi keamanan, birokrasi, DPR, dan jaringan sosial untuk mencegah demonstrasi berkembang menjadi krisis politik.
2. Gerakan rakyat terfragmentasi.
Pati, mahasiswa, ojol, dan kelompok masyarakat lainnya tidak mempunyai satu agenda tunggal. Setelah momentum 27 Agustus berlalu, masing-masing kemungkinan kembali pada agenda sektoralnya.
3. Isu RUU Perampasan Aset menjadi medan pertarungan baru.
Jika pembahasan RUU berlangsung lambat atau mengalami tarik-menarik kepentingan, isu tersebut berpotensi kembali menjadi sumber mobilisasi.
4. Perang narasi akan semakin kuat
Setiap video, rekaman, dan foto kerusuhan akan digunakan oleh berbagai pihak untuk membangun versinya masing-masing.
Karena itu, perang persepsi kemungkinan justru lebih panjang daripada demonstrasinya sendiri.
5. Kekuatan lama akan melakukan adaptasi.
Jika benar terdapat kelompok lama yang merasa kehilangan akses terhadap kekuasaan atau sumber daya, maka strategi paling rasional bagi mereka bukan selalu melakukan demonstrasi terbuka.
Mereka dapat melakukan repositioning:
masuk melalui jaringan politik, ekonomi, media, organisasi masyarakat, birokrasi, atau pembentukan opini publik. Inilah yang jauh lebih menarik untuk ditelusuri.
VIII. Siapa yang Akan Menjadi Pemenang
Pasca 27 Agustus, pertarungan bukan lagi sekadar antara pemerintah versus demonstran. Konstelasinya jauh lebih kompleks: Pemerintah membutuhkan stabilitas dan legitimasi.
DPR menghadapi tuntutan agar mampu membuktikan komitmennya terhadap RUU Perampasan Aset.
Mahasiswa berusaha mempertahankan posisi sebagai kontrol moral terhadap kekuasaan.
Masyarakat Pati telah menunjukkan bahwa mobilisasi berbasis isu konkret dapat menghasilkan tekanan politik.
Ojol tetap menjadi kekuatan sosial-ekonomi besar, tetapi tidak berada dalam satu komando politik.
GRIB dan organisasi masyarakat lainnya memiliki kapasitas mobilisasi yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum.
Sementara kelompok-kelompok lama yang kehilangan privilese, apabila memang ada, kemungkinan akan berusaha mencari ruang baru untuk mempertahankan pengaruh.
Epilog
Negara Jangan Takut kepada Rakyat, Rakyat Jangan Diperdaya oleh Kekuasaan
Demonstrasi 27 Agustus 2026 memperlihatkan bahwa Indonesia memasuki fase politik yang semakin kompleks.
Namun kita jangan terjebak pada kesimpulan sederhana bahwa semua yang turun ke jalan adalah “massa bayaran”, tetapi juga jangan naif menganggap bahwa setiap mobilisasi massa selalu steril dari perebutan kepentingan.
Rakyat mempunyai keresahannya sendiri.
Mahasiswa mempunyai agenda kritiknya sendiri.
Ojol mempunyai persoalan ekonominya sendiri.
Pati mempunyai tuntutan antikorupsinya sendiri.
GRIB mempunyai struktur organisasinya sendiri.
Dan di atas semua itu terdapat elite yang terus berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya.
Maka tesis utama tulisan ini adalah:
Pertarungan pasca 27 Agustus bukan terutama pertarungan jumlah massa, melainkan pertarungan untuk menentukan siapa yang berhak mendefinisikan “kepentingan rakyat”.
Jika pemerintah berhasil mengubah tuntutan rakyat menjadi kebijakan nyata, maka pemerintah memperoleh legitimasi.
Jika DPR mampu menyelesaikan RUU Perampasan Aset secara kredibel, maka lembaga legislatif memperoleh kembali kepercayaan.
Jika mahasiswa tetap independen, maka gerakan mahasiswa mempertahankan kehormatannya.
Jika organisasi massa tetap berada dalam koridor hukum, maka keberadaannya tidak menjadi ancaman demokrasi.
Tetapi apabila keresahan rakyat berhasil dibeli, diarahkan, atau ditunggangi oleh kekuatan lama, maka yang kalah bukan pemerintah atau demonstran.
Yang kalah adalah rakyat. Dan apabila pemerintah menggunakan alasan stabilitas untuk menutup ruang kritik yang sah, maka rakyat juga yang kembali menjadi korban.
Karena itu, tugas intelektual kita bukan menunjuk musuh secara membabi buta, melainkan membuka peta kepentingan.
Siapa memiliki modal?
Siapa mempunyai jaringan?
Siapa mengendalikan informasi?
Siapa menguasai organisasi?
Siapa mempunyai akses kepada kekuasaan?
Siapa kehilangan kepentingan akibat perubahan kebijakan?
Dan yang paling penting:
Siapa yang memperoleh keuntungan setelah rakyat turun ke jalan?
Di sanalah, menurut saya, telisik politik pasca 27 Agustus 2026 harus dimulai.
Cahaya Pejalan Sunyi.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
