Wartain.com – Dishub Kabupaten Sukabumi lagi gencar “bersih-bersih” angkot. Lewat program Bulan Keselamatan, puluhan armada di Cibadak diperiksa habis-habisan, Selasa (12/5/2026).

Sasarannya jelas: pastikan angkot layak jalan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Salah satu yang jadi sorotan petugas adalah kaca film gelap yang melebihi aturan.

“Aturannya jelas, kaca film maksimal 40 persen. Lebih dari itu kita tegur,” tegas Kepala Dishub Sukabumi, Mubtadi Latip.

Selain kaca film, petugas juga menertibkan cat dan stiker liar yang tak sesuai aturan. Tujuannya biar identitas trayek mudah dikenali dan keselamatan penumpang terjaga.

Hingga hari ini, sudah 90 armada dari 6 trayek yang diperiksa. Rutenya mencakup Cibadak–Warungkiara, Cibadak–Cisaat, Cibadak–Cicurug, Cibadak–Cikidang, sampai Cibadak–Nagrak.

Program Bulan Keselamatan ini masih berjalan. Dishub bilang fokusnya bukan cuma menindak, tapi juga mengedukasi sopir biar patuh aturan sebelum ada korban di jalan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sukabumi Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (12/05/2026).

Massa menuntut Bupati Sukabumi, Asep Japar, untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai lamban dalam menjalankan amanat pemerintahan selama setahun terakhir. Aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan daerah yang dianggap belum tuntas.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sembilan poin tuntutan krusial, di antaranya desakan evaluasi total terhadap Dinas Sosial serta audit investigatif oleh BPK dan Inspektorat terkait dana hibah APBD untuk lembaga non-struktural, khususnya Baznas. Selain itu, mereka menyoroti ketidakjelasan nasib P3K Paruh Waktu, mangkraknya pembangunan klinik di Cikembar, hingga buruknya pelayanan kesehatan di RS Palabuhanratu yang dinilai masih mengalami kesenjangan sosial. Infrastruktur umum, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi juga diminta untuk segera dibenahi secara menyeluruh.

Mahdi, selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Priangan Barat BEM Nusantara Jawa Barat, melontarkan kritik tajam terkait minimnya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif.

“Kami mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mempertebal peran kontrolnya. Bagaimana mungkin berbagai masalah seperti bangunan klinik yang terbengkalai dan dana hibah yang tidak transparan bisa luput dari pengawasan jika fungsi legislatif berjalan dengan benar?” tegas Mahdi di sela-sela orasinya.

Sayangnya, aspirasi mahasiswa ini tidak mendapatkan respons langsung dari pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Sukabumi. Hingga massa membubarkan diri, Bupati Asep Japar tidak kunjung menemui para demonstran karena tidak berada di tempat, yang memicu kekecewaan mendalam bagi peserta aksi. Pihak pemerintah daerah dianggap tidak mengindahkan suara rakyat yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Alip, menyatakan bahwa ketidakhadiran Bupati merupakan simbol lemahnya komitmen pemerintah dalam berdialog dengan masyarakat.

“Kehadiran Bupati sangat kami harapkan untuk menjawab langsung persoalan konkret seperti gaji P3K yang digantung dan pemecahan masalah indeks pembangunan manusia. Jika tuntutan kami tetap tidak diindahkan dan tidak ada evaluasi nyata, kami pastikan aksi gelombang berikutnya akan jauh lebih besar,” ujar Alip.

Aksi berakhir dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menegaskan bahwa sembilan poin tuntutan tersebut adalah harga mati yang harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi. Mereka juga memperingatkan jika dalam waktu dekat tidak ada langkah strategis dari Bupati dan DPRD untuk membenahi instansi yang bermasalah, maka stabilitas kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terus merosot, dan akan menggelar aksi berjilid-jilid.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Yosep)

Wartain.com — Bidang P3A HMI Komisariat IMN menggelar kajian isu pendidikan bertema “Problematik Kesejahteraan Guru di Indonesia: Antara Pengabdian dan Ketidakadilan Sistem”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 09/05/2026, pukul 19.00 WIB sampai selesai, bertempat di Warkop Titik Tenang dan dihadiri oleh 10 kader HMI Komisariat IMN.

Kajian ini dipimpin oleh Muhammad Rizqi Fauzi selaku Ketua Bidang P3A HMI Komisariat IMN sebagai bentuk kepedulian kader HMI terhadap persoalan pendidikan nasional, khususnya terkait kesejahteraan guru yang hingga saat ini masih menjadi isu serius di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Ihsan Muzakki hadir sebagai pemateri dan membahas berbagai akar permasalahan mengapa guru di Indonesia masih belum sejahtera. Ia menjelaskan bahwa persoalan kesejahteraan guru bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak kepada tenaga pendidik, mulai dari ketidakjelasan status kepegawaian, rendahnya upah guru honorer, hingga minimnya perhatian terhadap jaminan kesejahteraan guru.

Dalam penyampaiannya, Ihsan Muzakki menegaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sudah seharusnya negara memberikan perhatian dan penghargaan yang layak terhadap pengabdian mereka.

Kajian berlangsung dengan suasana yang aktif dan penuh antusiasme. Para kader HMI Komisariat IMN turut berpartisipasi dalam diskusi dengan memberikan berbagai pertanyaan kritis dan tajam terkait problematika pendidikan di Indonesia. Diskusi tersebut menjadi ruang bertukar gagasan dan memperkuat kesadaran kader terhadap pentingnya mengawal isu pendidikan sebagai bagian dari perjuangan sosial.

Melalui kajian ini, Bidang P3A HMI Komisariat IMN berharap dapat membangun tradisi intelektual di kalangan kader sekaligus mendorong lahirnya kepedulian dan gerakan nyata terhadap persoalan kesejahteraan guru serta kemajuan pendidikan di Indonesia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Wartain.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sagaranten, Margaluyu, Kabupaten Sukabumi, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya viral akibat temuan ulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG), kini kondisi dapur penyedia makanan tersebut mendapat kritik langsung dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @nanik_deyang, Nanik mengungkapkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan di lokasi SPPG tersebut. Ia menilai kondisi dapur dan sistem kerja di tempat itu jauh dari standar yang seharusnya diterapkan.

“Dari dapur atau SPPG inilah lahir ulat di ompreng yang beberapa waktu lalu viral,” ujar Nanik dalam unggahannya, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, bangunan yang digunakan sebagai SPPG awalnya tampak besar dari luar. Namun setelah masuk ke area dapur, ia menemukan banyak persoalan, mulai dari tata ruang yang dinilai tidak tertata hingga fasilitas yang dianggap belum memadai.

Nanik menyebut bangunan rumah yang dialihfungsikan menjadi dapur MBG itu hanya mengalami perbaikan seadanya tanpa penyesuaian maksimal terhadap petunjuk teknis Badan Gizi Nasional.

“Rumahnya hanya ditambal sedikit lalu dicat biru seperti warna identitas BGN, padahal alur kerjanya masih amburadul,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi lantai bangunan yang tidak rata dan licin. Bahkan saat melakukan pengecekan, dirinya mengaku sempat terpeleset akibat lantai yang masih berminyak dan kurang dibersihkan.

Selain kondisi bangunan, Nanik mengkritik penggunaan alat memasak di dapur tersebut. Ia menemukan proses memasak nasi masih menggunakan dandang karena alat steam rice mengalami kerusakan.

Menurutnya, setiap SPPG seharusnya memiliki alat cadangan agar operasional tetap berjalan normal saat terjadi kerusakan peralatan utama.

Temuan lain yang disoroti ialah keberadaan wastafel yang disebut hanya dipasang untuk formalitas karena tidak dialiri air. Nanik juga mempertanyakan penempatan ruang pemorsian makanan yang berada di area gudang.

Dari hasil sidak itu, ia menduga penyebab munculnya ulat pada ompreng MBG berasal dari penyimpanan buah yang diletakkan di bawah meja pemorsian.

“Buah kemungkinan tidak dicuci bersih, lalu ulat naik ke meja pemorsian hingga masuk ke ompreng,” jelasnya.

Kasus ini pun memicu perhatian luas masyarakat di media sosial dan menjadi evaluasi terhadap kesiapan fasilitas SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis agar tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik