26.7 C
Jakarta
Kamis, Mei 7, 2026
Beranda blog Halaman 26

DPC SPN Sukabumi: Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK Masih Jadi Janji Manis

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Sukabumi telah mematangkan rangkaian agenda dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Sejumlah kegiatan mulai dari aksi penyampaian aspirasi hingga bakti sosial telah dijadwalkan secara intensif.

Ketua DPC SPN Kabupaten Sukabumi, Budi Mulyadi, menyampaikan bahwa rangkaian peringatan akan dimulai pada 28 hingga 30 April 2026. Pada periode tersebut, SPN akan fokus pada kegiatan sosial di lingkungan perusahaan yang terafiliasi.

“Kami akan mengadakan santunan bagi anak yatim piatu dan jompo di masing-masing lingkungan perusahaan DPC SPN,” ujar Budi saat memberikan keterangan di kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Jumat 24/04/2026.

Puncak peringatan pada 1 Mei akan ditandai dengan keberangkatan massa buruh ke Jakarta untuk menyuarakan sejumlah tuntutan krusial. Aspirasi utama yang akan dibawa antara lain desakan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, ratifikasi Konvensi ILO, serta penghapusan sistem kerja outsourcing.

Selain tuntutan regulasi, Budi menegaskan pihaknya akan menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada May Day 2025 lalu.

“Kami menagih janji terkait pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK. Hingga menjelang May Day 2026 ini, kedua poin tersebut belum juga terbentuk,” tegasnya.

Menutup rangkaian kegiatan, pada tanggal 2 dan 3 Mei, DPC SPN Kabupaten Sukabumi akan menggelar acara syukuran yang diisi dengan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, hingga lomba memancing bagi para anggota sebagai bentuk rasa syukur dan penguatan solidaritas antarpekerja.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Yosep)

Jelang May Day 2026, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Perkuat Komunikasi Tripartit

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi mulai mematangkan persiapan menyambut peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 mendatang. Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas di wilayah industri agar aspirasi buruh tetap tersampaikan secara elegan. Jum’at, 24 April 2026.

Dalam wawancara di perkantoran Disnakertrans Pemkab Sukabumi, Sigit menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha (Apindo). Langkah ini diambil untuk memastikan peringatan tahun ini berjalan aman dan damai.

“Fokus kita adalah bagaimana menjadikan May Day 2026 ini sebagai momentum penguatan hubungan industrial. Kami terus berkomunikasi dengan rekan-rekan serikat buruh agar perayaan dilakukan dengan kegiatan positif yang tidak mengganggu aktivitas publik maupun operasional pabrik,” ujar Sigit Widarmadi.

Persiapan tersebut dilakukan mengingat Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah massa buruh yang besar. Sigit menjelaskan bahwa Disnakertrans telah menyiapkan serangkaian agenda pendukung, mulai dari dialog terbuka hingga kegiatan bakti sosial, guna menyerap aspirasi terkait isu-isu ketenagakerjaan terkini di tingkat lokal.

Selain aspek pengamanan, Sigit juga menyoroti perlunya sinergi untuk menjaga keberlangsungan industri di Sukabumi. Menurutnya, stabilitas keamanan saat May Day menjadi sinyal positif bagi para investor dan upaya perlindungan lapangan kerja bagi masyarakat Sukabumi sendiri.

“Kami ingin menunjukkan bahwa di Kabupaten Sukabumi, buruh dan pengusaha bisa berjalan beriringan. Pemerintah hadir sebagai jembatan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi tanpa mengesampingkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Disnakertrans terus berkoordinasi dengan jajaran Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota untuk memetakan titik-titik konsentrasi massa demi menjamin kelancaran arus lalu lintas dan keamanan selama peringatan berlangsung.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Yosep)

Menguji Nalar dan Nurani di Balik Polemik MBG dan KDMP

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Oleh : Aam Abdul Salam/Sekjen PPJNA 98, Presidium KAHMI Sukabumi dan Penggiat Dewan Tani Indonesia (DTI) Jawa Barat

Wartain.com || Di tengah gegap gempita harapan baru, sebuah kontradiksi tajam muncul ke permukaan. Di satu sisi, anak-anak sekolah dari gang sempit perkotaan hingga pelosok desa menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan binar mata yang jujur. Di sisi lain, sebuah paduan suara skeptisisme yang datang dari segelintir akademisi dan tokoh publik justru melontarkan nada sinis, bahkan menuntut penghentian total program tersebut dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: Di manakah keberpihakan intelektual kita sebenarnya?

Martabat Manusia dan Panggilan Spiritual

Secara spiritual, memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan bukan sekadar kebijakan publik, melainkan sebuah amanah kemanusiaan yang luhur. Dalam setiap ajaran agama, memastikan anak-anak—generasi penerus bangsa—tumbuh dengan gizi cukup adalah bentuk ibadah yang nyata. Menyerang program ini dengan niat menghentikannya tanpa memberikan solusi alternatif yang konkret terasa seperti tindakan yang gersang akan empati. Keceriaan anak-anak saat menyantap makanan bergizi adalah manifestasi dari hak dasar untuk hidup layak yang seharusnya didukung oleh semua pihak yang mengaku beradab.

Mengguncang Hegemoni Ekonomi Oligarki

Masuk ke ranah ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah revolusioner untuk mengembalikan mandat konstitusi: koperasi sebagai soko guru ekonomi. Selama ini, jalur distribusi pangan kita terjebak dalam cengkeraman oligarki yang panjang dan mahal. KDMP hadir untuk memotong rantai yang menguntungkan segelintir konglomerat tersebut dan mengalihkan kendali ekonomi ke tangan rakyat di desa. Jika program ini dituntut untuk berhenti, publik patut bertanya: Siapa yang sedang dibela oleh para kritikus tersebut? Apakah mereka menyuarakan kegelisahan rakyat, atau justru menjadi corong bagi para penguasa pasar yang merasa kenyamanannya terganggu oleh kebangkitan ekonomi kerakyatan?

Nasionalisme dan Kedaulatan Budaya

Dari perspektif nasionalisme dan budaya, MBG dan KDMP adalah manifestasi dari semangat gotong royong yang menjadi akar bangsa Indonesia. Makan bersama bukan hanya soal nutrisi, tapi soal memupuk rasa kebersamaan dan kesetaraan sejak dini di bangku sekolah. Upaya sistematis untuk menggembosi program ini bisa dibaca sebagai upaya melemahkan ketahanan nasional dari dalam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjamin perut rakyatnya sendiri secara mandiri melalui institusi lokal seperti koperasi, bukan yang terus bergantung pada mekanisme pasar global yang eksploitatif.

Evaluasi Bukan Eliminasi

Tentu, tidak ada program yang sempurna dalam semalam. Kita tidak boleh menutup mata jika terdapat kelemahan prosedural, potensi penyimpangan, atau kendala teknis di lapangan. Namun, etika jurnalistik dan logika sehat mengajarkan kita bahwa jawaban atas kekurangan adalah evaluasi, bukan eliminasi.

Adalah tugas akademisi dan tokoh masyarakat untuk menjadi pengawas yang kritis namun konstruktif. Menuntut penghentian program yang sangat dinanti rakyat kecil adalah tindakan yang ahistoris dan mencederai rasa keadilan sosial. Mari kita kawal bersama visi Presiden Prabowo Subianto ini dengan pengawasan yang ketat dari seluruh lapisan masyarakat. Jangan biarkan sinisme kaum elit mengalahkan hak nutrisi dan kesejahteraan ekonomi rakyat jelata.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Diduga Kelebihan Muatan, Truk Colt Diesel Terguling di Tanjakan Baeud Warungkiara

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Sebuah truk Colt Diesel dengan nomor polisi F 8067 UT dilaporkan terguling di kawasan Tanjakan Baeud, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis malam (23/4/2026). Insiden ini terjadi akibat kendaraan mengalami limbung saat melewati medan jalan yang miring dan menanjak tajam.

Peristiwa bermula sekitar pukul 19.00 WIB saat truk yang dikemudikan oleh Dede (35) melaju dari arah Bantargadung menuju SCG Pangleseran. Truk tersebut mengangkut muatan scam seberat kurang lebih 4 ton.

Dede menuturkan, tanda-tanda ketidakseimbangan kendaraan sudah mulai terasa bahkan sebelum memasuki area inti Tanjakan Baeud.

“Dari sebelum tanjakan sudah terasa ban depan agak terangkat. Mobil sudah tidak seimbang. Untungnya kondisi jalan sedang sepi,” ujar Dede di lokasi kejadian.

Kondisi kendaraan yang diduga mengalami over dimensi membuat truk menjadi limbung saat berhadapan dengan kontur jalan Tanjakan Baeud yang miring dan menanjak ekstrem. Truk akhirnya terguling ke salah satu sisi jalan.

Di dalam mobil tersebut terdapat tiga orang, yakni sopir dan dua orang kernet, salah satunya bernama Rizal (18) dan Dahlan (63) warga Pangleseran, Lembursitu. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Para awak kendaraan berhasil keluar dari kabin dibantu oleh warga sekitar yang sigap memberikan pertolongan sesaat setelah kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, posisi truk masih berada di lokasi dengan kondisi kerusakan pada bagian bodi dan belum dievakuasi. Pihak Satlantas Polres Sukabumi sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengatur arus lalu lintas dan mengamankan lokasi.

Petugas kini tengah menunggu kedatangan mobil derek untuk mengevakuasi badan truk agar tidak menghambat akses pengguna jalan lainnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Yosep)

Audiensi ke Wamenpora, Pemkot Sukabumi Dorong Revitalisasi Stadion hingga Pembangunan Gedung Pemuda

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengembangan sektor kepemudaan dan keolahragaan. Hal tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana dan jajaran. Audiensi ini membahas penguatan sumber daya manusia di bidang pemuda dan olahraga agar lebih berkualitas dan berdaya saing.

Usai pertemuan, Ayep Zaki mengungkapkan sejumlah agenda strategis yang disampaikan kepada Kemenpora, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur olahraga.

“Alhamdulillah kami diterima Pak Wamenpora Taufik Hidayat yang didampingi Pak Asdep Olahragawan Elit Budi Ariyanto. Ada beberapa agenda yang kami sampaikan terutama menyangkut masalah fisik, yakni revitalisasi lapangan sepak bola Surya Kencana,” ujar Ayep.

Selain revitalisasi stadion, Pemkot Sukabumi juga merencanakan pembangunan gedung pemuda serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya guna menunjang aktivitas dan pengembangan generasi muda.

“Kedua, kita juga akan membangun gedung pemuda serta membangun lapangan Merdeka kedua di Kota Sukabumi. Tadi beliau sampaikan mekanismenya yakni kami akan membuat surat resmi kemudian dari Kemenpora akan memberikan rekomendasi ke Kementerian Pekerjaan Umum,” urainya.

Dalam kesempatan itu, Ayep juga menegaskan arah pembangunan Kota Sukabumi yang difokuskan pada kemandirian daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran. Menurutnya, penguatan sektor kreativitas dan ekosistem sosial menjadi kunci utama.

“Kota Sukabumi memiliki juga konektivitas baik nasional dan internasional. Kami juga mendorong filantropis agar ekosistem sosial bisa tumbuh di tengah masyarakat. Karena pemuda kami juga sangat dominan, untuk itu saya mewadahi kepemudaan ini pada sektor seni, budaya dan olahraga dan kita konsen, karena kami bukan kota industri, bukan kota energi dan bukan kota yang besar juga,” tuturnya.

Ia berharap, dukungan dari Kemenpora dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum sehingga rencana pembangunan dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat.

“Kami berharap rekomendasi yang nanti akan diberikan dari Kemenpora ke Kementerian PU dapat berjalan dengan baik dan cepat, sehingga nanti kita bisa follow up dan semoga keinginan masyarakat kami untuk meningkatkan kualitas Stadion Surya Kencana menjadi standart FIFA dapat segera terealisasi,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Komisioner Bawaslu Sukabumi Masih Didalami Polisi

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi yang dilaporkan Komisioner Bawaslu Kota Sukabumi, Firman Alamsyah Abdi Negara (43), masih terus berproses di Polres Sukabumi Kota.

Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap penyelidikan. Aparat kepolisian mulai mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap dugaan penggunaan data pribadi yang berujung pada tercatatnya nama korban dalam daftar kredit macet pada sistem pembiayaan.

Saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak, mulai dari yang mengetahui awal kejadian hingga yang terlibat dalam proses administrasi pembiayaan.

Firman mengungkapkan bahwa dirinya juga telah dimintai keterangan oleh penyidik, baik sebagai pelapor maupun sebagai korban dalam kasus ini. Namun, fokus pemeriksaan saat ini masih diarahkan pada saksi lain yang dianggap memiliki informasi kunci.

“Saat ini penyidik masih memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui awal kejadian. Saya sendiri juga diperiksa sebagai pelapor maupun korban,” ujar Firman.

Untuk memperkuat laporan, Firman juga telah menyerahkan sejumlah dokumen tambahan kepada penyidik.

“Namun, saya sudah menyerahkan tambahan alat bukti kepada penyidik untuk membantu memperjelas perkara ini,” lanjutnya.

Selain menggali keterangan saksi, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak tertentu, baik individu maupun jaringan, yang diduga memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan ilegal. Hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses pendalaman masih berlangsung.

“Saya berharap kasus ini segera terungkap dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” tandasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru kasus tersebut.

Diketahui sebelumnya, Firman melaporkan dugaan penipuan dan penyalahgunaan data pribadi setelah namanya tiba-tiba muncul sebagai debitur bermasalah di salah satu perusahaan leasing. Laporan tersebut masuk ke kepolisian pada 10 April 2026.

Ia menjelaskan, persoalan ini bermula pada Agustus 2018 saat dirinya mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor. Namun, pada angsuran ke-6, ia tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran dan memilih menyerahkan kendaraan kepada pihak leasing sebagai bentuk itikad baik.

Sejak saat itu, Firman mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan lanjutan, baik terkait tagihan, proses lelang kendaraan, maupun status akhir pembiayaan.

Kejanggalan baru terungkap ketika ia mengajukan pinjaman ke bank pada November 2025 dan mendapati namanya tercatat sebagai kredit macet.

Ia menilai terdapat ketidakjelasan dalam proses administrasi, karena tidak ada pemberitahuan resmi mengenai penyelesaian kewajiban tersebut. Akibatnya, pengajuan pinjaman yang diajukan ditolak dan berdampak pada kerugian secara finansial serta reputasi kreditnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Sengketa Lahan Dapur SPPG di Cibadak Buntu, Pemilik Klaim Rugi Rp2 Miliar Desak Operasional Dihentikan

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Upaya penyelesaian sengketa lahan yang kini digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, belum menemukan titik terang. Mediasi yang digelar bersama unsur Muspika dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Kecamatan Cibadak berakhir tanpa kesepakatan.

Pihak yang mengaku sebagai pemilik sah lahan, Siti Eni Nuraeni, menyatakan tidak lagi membuka ruang dialog. Ia memilih menempuh jalur hukum setelah beberapa kali upaya mediasi sebelumnya tidak membuahkan hasil.

“Kita fokus ke proses hukum, tidak ada mediasi lagi. Saya sudah melakukan beberapa kali mediasi sebelumnya kepada saudara Roni (pengelola saat ini), namun tidak ada titik temu. Sekarang tuntutan kami jelas, suspend atau tutup dulu dapurnya selama proses hukum berjalan,” ungkap Siti, Kamis (23/4/2026).

Siti menuturkan, lahan seluas 557 meter persegi tersebut dibelinya dari seorang pria berinisial Y. Namun belakangan, tanah itu diduga kembali diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya.

Ia juga mengklaim bahwa bangunan dapur hingga perlengkapan yang kini digunakan dalam operasional SPPG merupakan miliknya.

“Lahan punya saya, bangunan punya saya, alat dapur juga punya saya. Meskipun saat renovasi dan pengadaan alat saya bekerja sama dengan Haji Ibnu, tapi sekarang orang lain yang menjalankan tanpa izin. Ini sangat tidak adil,” jelasnya.

Di sisi lain, proses hukum terkait dugaan penipuan atas lahan tersebut kini tengah bergulir di Polres Sukabumi. Siti mengaku mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani laporannya.

“Alhamdulillah, proses hukum di Polres Kabupaten Sukabumi dipercepat. Kemarin saksi sudah dipanggil, dan hari ini giliran saudara Yudistira yang dipanggil. Saya akan kawal terus karena saksi dari pihak saya juga banyak,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Aziz, menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan persoalan ini ke tingkat pusat sebelum mengambil keputusan terkait operasional dapur.

“Kami cukup prihatin dengan kronologi yang disampaikan Ibu Eni. Terkait operasional dapur, saat ini kami laporkan dulu ke pusat karena keputusan ada di tangan pengawas BGN pusat melalui surat resmi,” jelas Sandi.

Jika tuntutannya untuk menghentikan operasional dapur tidak segera dipenuhi, Siti mengisyaratkan akan mengambil langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi massa sebagai bentuk protes dan upaya mencari keadilan atas aset yang diklaimnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Longsor Susulan di Jalur Cibeber–Lampegan, Seluruh Perjalanan KA Siliwangi Dibatalkan

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Operasional KA Siliwangi (345) relasi Cipatat–Sukabumi kembali terhenti setelah longsor susulan terjadi di petak jalan Cibeber–Lampegan, tepatnya di KM 73+9/0 pada Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 20.38 WIB.

Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menjadi pemicu terjadinya gogosan pada jalur rel yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. Sebelumnya, titik yang sama juga sempat mengalami kerusakan akibat gogosan pada Minggu (19/4/2026) malam.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan, khususnya di lokasi terdampak.

“Kami terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, khususnya pada titik terdampak di KM 73+9/0 petak jalan Cibeber–Lampegan. Hujan deras yang terjadi hari ini menyebabkan debit air meningkat dan kembali menggerus struktur jalur yang sedang dalam proses perbaikan,” kata Kuswardojo, Kamis (23/4/2026).

Sebagai langkah antisipasi, KAI Daop 2 Bandung memutuskan untuk membatalkan seluruh perjalanan KA Siliwangi relasi Sukabumi–Cipatat yang dijadwalkan beroperasi pada Kamis (23/4/2026), dengan total enam perjalanan terdampak.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang serta kondisi jalur yang belum memungkinkan untuk dilalui kereta api.

“Demi keselamatan perjalanan kereta api, kami memutuskan untuk membatalkan perjalanan KA Siliwangi (345) hari Rabu, 22 April 2026 serta seluruh perjalanan KA Siliwangi untuk keberangkatan hari ini Kamis, 23 April 2026,” ungkapnya.

Saat ini, proses penanganan di lokasi masih terus dilakukan secara intensif. Tim prasarana KAI telah diterjunkan untuk mempercepat pemulihan jalur agar dapat segera kembali dioperasikan.

“Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat proses penanganan di lokasi terdampak. Upaya ini dilakukan agar jalur dapat segera kembali normal dan perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan aman,” ungkapnya.

Atas kejadian ini, KAI Daop 2 Bandung juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak akibat pembatalan perjalanan tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan, pelanggan diberikan kesempatan untuk melakukan pembatalan tiket dengan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar biaya pemesanan. Pengajuan pembatalan dapat dilakukan maksimal 7×24 jam sejak jadwal keberangkatan.

“Proses pembatalan dapat dilakukan melalui loket stasiun maupun pada layanan pelanggan. KAI juga mengimbau pelanggan untuk terus memantau informasi terbaru terkait operasional perjalanan kereta api melalui kanal resmi KAI,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Pemkab Sukabumi Matangkan Persiapan DOB Sukabumi Utara, Lahan Pusat Pemerintahan Sudah Disiapkan 

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU).

Tidak hanya menyelesaikan berbagai persyaratan administratif, kesiapan juga ditunjukkan melalui penetapan lahan seluas 10 hektare yang akan dijadikan pusat pemerintahan di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka evaluasi kesiapan pemekaran wilayah, di Pendopo Sukabumi, Rabu (22/4/2026).

Menurut Ade, berbagai sarana pendukung pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Sukabumi Utara telah tersedia dan siap dimanfaatkan.

Untuk tahap awal, operasional pemerintahan akan menggunakan aset daerah yang sudah ada, termasuk kantor Bupati dan Sekretariat Daerah persiapan yang berlokasi di Komplek BKPSDM, Jalan Raya Kadupugur, Cicantayan.

“Secara kesiapan, kami optimistis. Infrastruktur awal sudah tersedia, termasuk kantor Bupati persiapan dan Setda,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, kesiapan juga dinilai memadai. Kehadiran RSUD Sekarwangi yang didukung oleh 26 puskesmas di wilayah utara menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri bagi masyarakat KSU.

Sementara itu, untuk pengembangan jangka panjang, Pemkab Sukabumi telah memastikan ketersediaan lahan seluas 10 hektare yang akan difungsikan sebagai kawasan pusat pemerintahan terpadu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Yusuf Ridwan, mengapresiasi langkah cepat dan terukur yang dilakukan Pemkab Sukabumi. Ia menilai, secara kesiapan daerah sudah tidak diragukan lagi, sehingga saat ini tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“Persiapan di tingkat daerah sudah sangat baik. Sekarang yang perlu didorong adalah kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya terkait pencabutan moratorium pemekaran,” ungkapnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Disdik Jabar Kebut Juknis Sekolah Maung, SPMB Pakai Pergub dan Terpisah dari Reguler

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tengah mempercepat penyusunan petunjuk teknis dan pedoman operasional Sekolah Manusia Unggul (Maung). Proses ini dikerjakan secara maraton agar implementasi program bisa segera berjalan.

Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menyebut pihaknya juga menyiapkan skema Penerimaan Murid Baru (SPMB) khusus Sekolah Maung. Tahapan seleksi akan dilakukan bertahap dan tidak mengganggu proses penerimaan siswa di sekolah reguler.

“Juknis, pedoman, termasuk SPMB-nya sedang kami susun secara maraton setiap hari. Untuk payung hukumnya, seleksi ini akan terpisah dan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub),” kata Purwanto, Kamis (23/4/2026).

Purwanto menjelaskan, Sekolah Maung akan hadir merata di seluruh Jawa Barat. Setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Maung setara SMA, dan tiap cabang dinas wilayah memiliki satu Sekolah Maung setara SMK.

Dengan komposisi itu, total ada 40 Sekolah Maung yang disiapkan. Rinciannya, 27 unit setingkat SMA dan 13 unit setingkat SMK yang tersebar sesuai pembagian wilayah administrasi pendidikan.

Untuk jenjang SMK Maung, program keahlian disusun menyesuaikan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Kurikulumnya dirancang khusus agar relevan, adaptif, dan berkelanjutan mengikuti perkembangan industri lokal.

Terkait daya tampung, Purwanto menyebut satu rombongan belajar (rombel) di Sekolah Maung diperkirakan berisi 32 siswa. Jumlah ini dinilai ideal untuk menjaga kualitas pembelajaran di kelas.

Kebijakan jumlah siswa per rombel itu diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Interaksi antara guru dan siswa juga bisa lebih efektif sehingga capaian pembelajaran lebih optimal.

Selain siswa, seleksi guru Sekolah Maung juga akan dilakukan secara khusus. Disdik Jabar akan menyesuaikan kompetensi dan kebutuhan setiap sekolah agar sejalan dengan visi Sekolah Maung.

Dengan juknis dan Pergub yang sedang dikebut, Disdik Jabar menargetkan SPMB Sekolah Maung bisa segera dibuka. Program ini diharapkan jadi terobosan untuk mencetak SDM unggul Jawa Barat yang siap bersaing.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ujeng)

1...252627...1,753Halaman 26 dari 1,753

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami