Wartain.com || Sejumlah warga Kota Sukabumi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kota Sukabumi terhadap Walikota Sukabumi dan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Gugatan ini terkait perjanjian pengelolaan wakaf dana abadi Kota Sukabumi yang dianggap melanggar hukum.

Penggugat, yang diwakili oleh tim advokat Hijau Hitam Law Firm, Rozak Daud, SH, berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan melanggar hak-hak warga Sukabumi.

“Perjanjian ini dibuat tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendengarkan aspirasi warga Kota Sukabumi,” kata Rozak Daud, salah satu advokat penggugat.

Menurut Rozak, perjanjian tersebut juga melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.07/2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Perjanjian ini juga tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga kami meminta Pengadilan untuk menyatakan perjanjian tersebut batal dan tidak sah,” tambah Rozak.

Penggugat juga meminta Pengadilan untuk memerintahkan tergugat untuk tidak menjalankan kegiatan pengambilan uang wakaf dan mengembalikan uang yang telah diambil kepada warga Sukabumi. Mereka juga meminta ganti rugi materiil sebesar 2 milyar rupiah dan biaya perkara.

Kasus ini bermula ketika Walikota Sukabumi dan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa menandatangani perjanjian pengelolaan wakaf dana abadi kota Sukabumi pada tanggal 27 Maret 2025. Perjanjian ini dianggap melanggar hak-hak warga Kota Sukabumi dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Warga Kota Sukabumi telah lama memperjuangkan hak-hak mereka terkait pengelolaan wakaf dana abadi Kota Sukabumi. Mereka telah melakukan demonstrasi dan mengirimkan surat protes kepada Walikota Sukabumi, namun tidak ada tanggapan yang memuaskan.

“Perjanjian ini adalah contoh dari penyalahgunaan kekuasaan dan tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Agus Subagja, salah satu penggugat.

“Kami berharap Pengadilan dapat memutuskan perkara ini dengan adil dan transparan,” lanjutnya.

Pengadilan Negeri Kota Sukabumi telah menerima gugatan tersebut dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam proses dan belum ada keputusan yang dikeluarkan.

Diketahui, pada minggu yang lalu sudah dilakukan mediasi, namun pada pertemuan tersebut tidak menemui kesepakatan dan terjadi dead lock. Rencananya pada Kamis mendatang tanggal 26 Februari 2026, akan dilakukan agenda sidang memasuki pokok perkara.

Warga Kota Sukabumi berharap agar Pengadilan dapat memutuskan perkara ini dengan adil dan transparan, serta mengembalikan hak-hak mereka yang telah dilanggar. “Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami dan tidak akan menyerah sampai keadilan tercapai,” pungkas Rozak Daud.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat Kota Sukabumi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com || Kasus meninggalnya NS (12), siswa SMP asal Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, terus berkembang dan memunculkan babak baru. Ibu kandung korban, Lisnawati, resmi melayangkan laporan terhadap mantan suaminya, Anwar Satibi (AS), ke Polres Sukabumi atas dugaan pembiaran serta penelantaran anak.

Laporan tersebut teregister dengan nomor STPLB/106/II/2026/SPKT. Dasarnya adalah sejumlah bukti percakapan singkat yang dinilai menunjukkan sikap tak acuh AS saat mengetahui kondisi putranya dalam keadaan kritis, beberapa hari sebelum NS meninggal dunia pada Februari 2026.

Kuasa hukum Lisnawati, Krisna Murti, memaparkan bahwa komunikasi antara keluarga dan AS terjadi dua hari sebelum korban wafat. Saat itu, keluarga meminta agar NS segera dibawa ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Namun respons yang diterima justru dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab seorang ayah.

“Ketika diminta dibawa ke rumah sakit, jawabnya belum ada waktu, masih sibuk. Kalaupun meninggal, ikhlasin lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayahnya,” ujar Krisna Murti kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Mira Widyawati, menambahkan bahwa dalam pesan tertanggal 17 Februari, AS bahkan telah menyinggung kemungkinan lokasi pemakaman anaknya.

“Dia bilang, ya biarin aja, sampai kalaupun dia meninggal tinggal dimakamkan di pemakaman keluarga dekat bapaknya (AS),” kata Mira.

Keluarga korban semakin curiga setelah melihat kondisi jasad NS. Pada tubuh bocah tersebut ditemukan sejumlah luka lebam, bekas luka bakar, hingga kulit yang melepuh di beberapa bagian.

“Pasalnya yang kita laporkan itu Pasal 76B juncto Pasal 77B, di situlah pembiaran. Baru dibawa ke rumah sakit besoknya, padahal dilihat ada luka lebam, luka bakar,” tambah Krisna.

Lisnawati sendiri mengaku selama empat tahun terakhir tidak dapat bertemu anaknya. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi trauma kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya selama menikah dengan AS.

“Rambut saya dipotong pakai golok. Waktu dalam kandungan juga bilang, ‘sudahlah kamu meninggal aja sama anak saya’, sambil bawa motornya diabrut-abrutin, (mengebut),” tutur Lisnawati dengan suara bergetar.

Kini, pihak kuasa hukum mendesak aparat kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan. Perkara ini juga telah menyita perhatian publik, termasuk lembaga perlindungan anak dan Komisi III DPR RI, yang diharapkan ikut mengawal proses penanganannya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Kuasa hukum TR, Ferry Gustaman, atau yang akrab disapa Fergus, menyampaikan pernyataan penting terkait kasus kekerasan terhadap almarhum Nizam (12 tahun) di Sukabumi. Dalam konferensi pers yang diadakan hari ini, bertempat di Kantor Hukumnya, Jalan Lingkar Selatan No 25, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. Fergus menekankan bahwa kliennya belum sepenuhnya bersalah walaupun sudah dalam proses penyidikan di Kejaksaan.

“Kami ingin menekankan bahwa tuduhan terhadap klien kami belum sepenuhnya benar karena masih dalam proses penyidikan di kejaksaan, artinya belum ada putusan pengadilan benar dan salah,” kata Fergus dalam keterangannya pada konferensi pers, Selasa 24/02/2026.

Diketahui, kasus TR saat ini sedang disidik di Kejaksaan Negeri Cibadak, setelah sebelumnya diperiksa di unit PPA Polres Sukabumi berkaitan dengan dugaan adanya penyiksaan terhadap almarhum Nizam.

Fergus juga menyoroti fenomena “pengadilan netizen” yang dianggap lebih kejam daripada proses hukum formal. “Tragedi yang menimbulkan duka bagi keluarga almarhum Nizam merupakan pukulan keras bagi hukum di Indonesia. Pengadilan netizen lebih kejam daripada pengadilan di dalam persidangan atau proses pemeriksaan di kepolisian, maupun kejaksaan,” ujarnya.

Fergus menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta masyarakat untuk tidak menghakimi kliennya sebelum proses hukum selesai. “Klien kami sudah diperiksa dan menerangkan seterang-terangnya apa yang terjadi terhadap almarhum Nizam. Kami berharap, baik kepolisian maupun kejaksaan dapat mencerna hasil pemeriksaan tersebut dan memberikan rasa keadilan yang setinggi-tingginya,” kata Fergus.

Fergus juga menyampaikan informasi bahwa kekerasan terhadap Nizam mungkin dilakukan oleh pihak lain secara terus-menerus. “Kami mendapatkan informasi bahwa justru kekerasan yang terjadi pada saudara Nizam itu dilakukan oleh pihak lain secara terus-menerus dalam kehidupannya. Ini harus dijadikan petunjuk buat kepolisian atau kejaksaan untuk mengembangkan dan kemudian mendalami kasus ini,” ujarnya.

Fergus meminta masyarakat untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melebihi apa yang nantinya diputuskan oleh kepolisian maupun kejaksaan. “Jangan kemudian melebihi apa yang nantinya diputuskan oleh kepolisian dan kejaksaan  Republik Indonesia. Kami berharap proses hukum berjalan adil dan transparan,” kata Ferry.

Konferensi pers ini diakhiri dengan himbauan Fergus kepada masyarakat untuk tidak menghakimi kliennya sebelum proses hukum selesai. “Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Klien kami tidak bersalah sampai terbukti bersalah,” pungkas Fergus.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)