Wartain.com || Kunjungan para diplomat mancanegara ke Kota Sukabumi meninggalkan kesan mendalam, khususnya terkait kekayaan budaya dan keramahan masyarakatnya. Sebanyak 16 duta besar dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika hadir dalam rangkaian kegiatan Diplomatic Forum yang digelar Pemerintah Kota Sukabumi pada 21–22 April 2026.

Salah satu yang mengungkapkan kekagumannya adalah Chargé d’Affaires Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia, Yevhenia Shynkarenko. Ia mengaku terkesima saat pertama kali menyaksikan kesenian tradisional Boles di kawasan Gedung Juang 45, Jalan Veteran II, Rabu (22/4/2026). Permainan lempar bola api tersebut dinilainya unik dan sarat nilai budaya.

“Yang paling menarik perhatian saya adalah permainan bola api itu,” ujarnya dalam wawancara berbahasa Inggris.

Menurut Yevhenia, permainan tersebut mengingatkannya pada permainan masa kecil di negaranya yang dikenal dengan sebutan “Hot Potato”. Namun, penggunaan bola api dalam Boles memberikan sensasi berbeda yang dinilainya lebih otentik sekaligus menantang.

“Dulu kami juga punya permainan serupa, tapi tanpa api. Ini jauh lebih ekstrem dan menarik. Kalian benar-benar harus memperkenalkan ini ke dunia,” tuturnya.

Tak hanya budaya, Yevhenia juga menyoroti kehangatan warga Sukabumi serta potensi besar generasi mudanya. Ia mengaku terkesan setelah berinteraksi langsung dengan para pelajar dalam kunjungan ke salah satu sekolah.

“Sukabumi adalah kota yang luar biasa. Saya senang bisa bertemu masyarakatnya, terutama anak-anak mudanya yang sangat berbakat. Mereka adalah masa depan yang harus dijaga dan dikembangkan,” ucapnya.

Ia juga menegaskan komitmen untuk membagikan pengalaman positif tersebut kepada masyarakat di Ukraina, sekaligus membuka peluang kunjungan lanjutan di masa mendatang.

“Saya pasti akan menceritakan tentang keramahan orang-orang di sini dan semangat anak-anaknya. Itu sangat berkesan bagi saya,” tambahnya.

Melalui kegiatan Diplomatic Forum ini, Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata daerah, tetapi juga membuka peluang kerja sama internasional. Sejumlah sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan menjadi fokus penjajakan kemitraan dengan negara-negara sahabat.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Ribuan tenaga honorer di sektor pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum menerima gaji untuk periode Maret dan April 2026. Dinas Pendidikan Jawa Barat pun telah memberikan penjelasan terkait alasan keterlambatan pembayaran hak para tenaga honorer tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ia terima, masih banyak tenaga honorer yang belum menerima gaji selama dua bulan terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kendala yang berkaitan dengan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Jumlahnya 3.823, ada guru ada TU, keamanan dan kebersihan. Tertunda dua bulan, jadi kita belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB,” kata Purwanto, pada Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih merumuskan solusi terbaik terkait persoalan tersebut. Menurutnya, para tenaga honorer tetap telah menjalankan tugasnya dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh sekolah, sehingga tengah diupayakan skema pembayaran yang paling tepat.

“Solusinya lagi dicari saran nanti seperti apa. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kita cari skema pembayarannya seperti apa,” jelasnya.

Di sisi lain, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dalam video akun sosial medianya bersama Purwanto menyoroti hal tersebut, dan ia akan menemui Menpan RB, untuk menemukan solusi konkret.

“Minggu depan kita akan temui Menteri Pan RB. Kita tidak mungkin sekolah tidak ada gurunya, karena guru honorer nya tidak dibayar,” ujar Dedi dalam akun pribadinya, pada Rabu (22/4/2026).

Dedi juga meminta kepada Purwanto sebagai Kadisdik Jabar, untuk membuat semacam aturan yang mana tidak ada penumpukkan guru disatu sekolah tapi di Sekolah lain kurang.

“Nanti dibuat (aturan) oleh bapak rasionalisasi guru, jangan sampai ada penumpukkan guru disatu tempat (sekolah) sedangkan ditempat lain kosong,” ujarnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ujeng)

Wartain.com || Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Sukabumi, Mubtadi Latip, menghadiri audiensi bersama masyarakat Jampang yang menyoroti kerusakan jalan serta maraknya kendaraan over dimension over load (ODOL) di ruas Cikembang hingga Kiara Dua.

Dalam kesempatan tersebut, Mubtadi Latip mengapresiasi penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM).

Menurutnya, aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan infrastruktur dan penegakan aturan lalu lintas.

“Aspirasi yang disampaikan JTM sangat baik, khususnya terkait permasalahan ODOL di ruas jalan antara Cikembang sampai Kiara Dua,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat provinsi maupun daerah, termasuk perwakilan Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagai bentuk sinergi antar stakeholder dalam upaya perbaikan jalan.

“Alhamdulillah, sudah ada beberapa kesepakatan. Artinya, ada saling pengertian antara semua pihak dalam rangka pembangunan dan perbaikan jalan di ruas Cikembar hingga Kiara Dua,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah sesuai kewenangan untuk membantu masyarakat, terutama dalam menindak kendaraan yang berpotensi merusak jalan.

“Tuntutan masyarakat jelas, yakni agar kendaraan yang berpotensi merusak jalan tidak lagi melintas. Dengan begitu, jalan akan lebih panjang dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan meningkatkan pengawasan serta memberikan peringatan kepada para pelanggar, termasuk perusahaan yang menggunakan ruas jalan tersebut.

“Kami akan memberikan teguran kepada para pelanggar, khususnya perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas jalan ini agar menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondisi jalan dan menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, guna menciptakan infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Wartain.com || Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) menggelar audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan di Aula Kecamatan Lengkong, Rabu (22/04/2026).

Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan krusial yang dikeluhkan masyarakat Jampang, terutama terkait kerusakan jalan dan maraknya kendaraan bermuatan berlebih (overload).

Ketua Umum JTM, Hendra Permana, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas. Ia mengapresiasi respons dari pihak dinas, meskipun dinilai belum sepenuhnya memuaskan.

“Alhamdulillah ada tanggapan dari dinas, meskipun memang masih perlu koordinasi lebih lanjut di internal mereka. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah sosialisasi aturan terkait batas tonase kendaraan serta pemasangan rambu-rambu di jalan provinsi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan over kapasitas dengan melibatkan aparat kepolisian. Namun, JTM menilai langkah tersebut perlu didukung dengan upaya yang lebih konkret.

Hendra menambahkan, pihaknya juga mengusulkan pembangunan gerbang pengawasan kendaraan sebagai solusi alternatif. Menurutnya, metode ini pernah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan dinilai cukup efektif dalam mengendalikan kendaraan bermuatan berlebih.

“Kami melihat banyak perusahaan yang masih tidak patuh terhadap aturan. Bahkan saat ini muatan kendaraan bisa mencapai 30 hingga 40 ton. Jika tidak ada langkah tegas, bukan tidak mungkin jalan provinsi yang sudah dibangun akan kembali rusak dalam waktu singkat,” tegasnya.

Selain persoalan overload, JTM juga mendorong percepatan penyelesaian jalan penghubung Lengkong menuju Kiara Dua. Namun, proyek tersebut diketahui saat ini masih tertunda akibat keterbatasan anggaran dan baru dilakukan pemeliharaan.

Sementara itu, Pengawas Transportasi Darat, Dayan Swendara, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan pelanggaran muatan kendaraan. Salah satunya adalah pemasangan rambu batas tonase serta kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan fasilitas penimbangan.

“Setiap perusahaan nantinya diwajibkan memiliki timbangan. Jadi sebelum kendaraan beroperasi, harus melalui proses penimbangan terlebih dahulu agar tidak melebihi kapasitas yang ditentukan,” jelas Dayan.

Dalam waktu dekat, Dishub akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyurati sejumlah perusahaan agar segera menerapkan sistem penimbangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting demi menjaga infrastruktur jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

“Overload ini bukan hanya merusak jalan, tapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena itu kami mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya perusahaan, untuk mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penanganan persoalan jalan rusak di wilayah Jampang, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur daerah.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Wartain.com || Komitmen untuk menjaga kebersihan kawasan Alun-Alun Palabuhanratu kian diperkuat melalui sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kecamatan Palabuhanratu, pada Rabu (22/04/2026), disepakati sejumlah langkah strategis sebagai upaya nyata menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengunjung.

Kesepakatan itu juga melibatkan pedagang kaki lima (PKL), juga merangkul koordinator lapangan, jajaran RT/RW, hingga unsur kepemudaan di kawasan Palabuhanratu. Melalui kolaborasi lintas elemen tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat kesadaran kolektif sekaligus meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan Alun-alun.

Kasi Trantib Kecamatan Palabuhanratu, Mahbubillah, mengatakan bahwa setiap pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah sendiri serta bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar lapaknya.

“Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan lapak,” ujarnya.

Pedagang juga diminta area agar area yang dipakai harus tetap bersih selama beraktivitas, agar tercipta kenyamanan bagi para pengunjung.

Upaya ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah sesaat, melainkan mampu membangun budaya disiplin dan kepedulian terhadap kebersihan di kawasan Alun-Alun Palabuhanratu. Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, alun-alun sebagai ruang publik diharapkan dapat tetap terjaga keindahan, kenyamanan, serta fungsinya sebagai pusat aktivitas warga.

Sebagai wujud komitmen bersama yang telah disepakati, kegiatan bersih-bersih lingkungan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (24/04/2026) dengan melibatkan seluruh elemen yang turut hadir dalam rapat koordinasi.

Dengan langkah konkret yang telah disepakati tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga konsistensi dalam implementasinya di lapangan.

Sinergi yang terbangun tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Alun-Alun Palabuhanratu sebagai ruang publik yang representatif, tertib, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun para pengunjung.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ujeng)