26.7 C
Jakarta
Jumat, Juli 10, 2026
Beranda blog Halaman 232

Ada Rahasia Allah yang Akan Diberikan Bagi Orang yang Berpuasa di Hari ke-19

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Puasa Ramadan adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan pahala bagi umat Muslim yang menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Setiap harinya, puasa di bulan suci ini membawa keberkahan tersendiri. Dalam kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah, dijelaskan bahwa puasa pada hari ke-19 memiliki tiga pahala utama yang sangat istimewa.

1. Malaikat Memohon Izin untuk Berziarah ke Kuburan Orang Beriman

Pada hari ke-19 Ramadhan, semua malaikat langit dan bumi meminta izin kepada Allah SWT untuk berziarah ke kuburan orang-orang beriman setiap hari. Setiap malaikat membawa minuman dan hadiah bagi mereka. Keutamaan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang berpuasa, sehingga malaikat pun ingin menghormati mereka bahkan setelah mereka meninggal dunia.

2. Mendapat Hadiah Makanan di Surga

Selain itu, orang yang berpuasa pada hari ke-19 akan mendapatkan hadiah makanan di surga kelak. Ini adalah bentuk penghargaan dari Allah SWT bagi hamba-Nya yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan.

3. Keberkahan yang Berlanjut Setelah Kematian

Keutamaan lain yang disebutkan adalah bahwa puasa pada hari ke-19 akan mendatangkan keberkahan hingga seseorang sudah meninggal kelak. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan setelah kehidupan di dunia berakhir.

Kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah menekankan betapa istimewanya puasa pada hari ke-19 Ramadhan. Tiga pahala utama yang dapat diraih adalah malaikat memohon izin untuk berziarah ke kuburan orang beriman, mendapatkan hadiah makanan di surga, dan keberkahan yang berlanjut setelah kematian. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan ini, semoga kita semakin termotivasi untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, sehingga dapat meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

DPR RI Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah bagi Pekerja Migran Indonesia

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah tersebut.

Menurut Zainul, pemerintah perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang tengah memanas di Timur Tengah.

“Kita mendorong pemerintah untuk tetap menerapkan prinsip politik bebas aktif di tengah dinamika global hari ini, termasuk meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah. Pemerintah harus tetap berpedoman pada amanat konstitusi dengan menitikberatkan pada aspek kemanusiaan,” ujar Zainul di Sukabumi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, Zainul menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PMI di kawasan Timur Tengah.

Ia menyebut jumlah pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut cukup besar, baik yang bekerja secara resmi maupun yang tidak memiliki dokumen lengkap.
Beberapa negara yang menjadi tujuan utama PMI di kawasan tersebut antara lain Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Bahrain, hingga Turki.

“Jumlah pekerja migran kita di Timur Tengah cukup besar, termasuk yang bekerja secara ilegal. Karena itu saya meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memitigasi kondisi para PMI kita di sana,” katanya.

Ia juga meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memantau perkembangan situasi di lapangan.

Jika kondisi keamanan semakin memburuk, menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan langkah evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik.

“Jika situasinya semakin tidak memungkinkan, KP2MI harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempertimbangkan proses evakuasi. Jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu satu atau dua minggu ke depan seperti apa situasinya,” ujarnya.

Zainul menegaskan bahwa langkah antisipatif perlu diambil demi melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

“Kita harus memilih langkah antisipatif demi menyelamatkan nyawa warga bangsa,” tambahnya.

Terkait kemungkinan adanya pemulangan warga negara Indonesia akibat konflik tersebut, Zainul mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai proses evakuasi atau pemulangan.

Menurutnya, jumlah WNI di wilayah konflik seperti Gaza maupun Israel relatif tidak terlalu besar. Namun, ia menyebut jumlah warga Indonesia yang berada di Iran, khususnya pelajar, kemungkinan lebih banyak.

“Kalau yang di Israel atau Gaza jumlahnya relatif kecil. Tetapi di Iran ada beberapa pelajar kita yang sedang menempuh studi di sana,” ungkapnya.

Selain itu, Zainul juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan untuk menunda sementara pemberangkatan PMI ke kawasan yang berpotensi terdampak konflik hingga situasi dinilai benar-benar aman.

“Menurut saya layak dipertimbangkan untuk dipending dulu pemberangkatan PMI sampai situasinya benar-benar aman. Karena keselamatan dan nyawa jauh lebih utama dibandingkan pekerjaan yang akan ditempuh oleh para PMI kita,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

DPR RI Dorong Transparansi Menu MBG, Masyarakat Diminta Aktif Mengawasi

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendorong adanya transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program tersebut.

Menurut Zainul, masyarakat memiliki hak untuk memantau serta memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan program MBG. Namun, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat objektif dan disertai data yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi sejumlah keluhan masyarakat terkait menu MBG yang diterima, terutama selama bulan Ramadan ketika menu yang diberikan berupa makanan kering.

“Masyarakat berhak memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu bagian dari partisipasi publik. Yang penting kritiknya objektif dan punya landasan yang jelas,” ujar Zainul di Sukabumi, Minggu (8/3/2026).

Ia mencontohkan, jika masyarakat menilai kualitas gizi atau harga menu MBG tidak sesuai, laporan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan informasi detail, seperti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimaksud serta komponen makanan yang dipersoalkan.

“Kalau ada yang memprotes kelayakan menu, sebutkan SPPG-nya di mana dan komponen makanan mana yang dianggap tidak layak. Dengan begitu laporan tersebut bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Zainul juga menilai masih banyak masyarakat yang keliru memahami standar anggaran menu dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa patokan harga makanan dalam program tersebut tidak selalu Rp15 ribu seperti yang beredar di masyarakat.

“Patokan makanan untuk porsi besar, yakni siswa kelas 4 SD ke atas sekitar Rp10 ribu. Sementara untuk kelas 4 SD ke bawah sekitar Rp8 ribu. Jadi kalau membandingkan kualitas menu dan harga, patokannya dari angka itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat dipersilakan menyampaikan protes jika menemukan menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar tersebut. Keluhan bisa disampaikan langsung kepada pengelola SPPG atau melalui laporan yang jelas dan disertai bukti.

Selain itu, Zainul juga menilai penting adanya transparansi harga dalam setiap komponen menu MBG agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Menurut saya wajib dicantumkan harga setiap komponen menu, misalnya roti berapa, susu berapa, telur berapa. Dengan begitu masyarakat bisa membandingkan antara harga versi SPPG dengan harga di pasaran,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau para pengelola SPPG dan mitra yayasan agar tidak bersikap defensif terhadap kritik yang muncul dari masyarakat. Menurutnya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program.

“Saya minta kepala SPPG dan mitra yayasan tidak perlu sensitif terhadap kritik. Terbuka saja sebagai bagian dari upaya memperbaiki program ke depan,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadan, Zainul menjelaskan bahwa menu yang dipilih umumnya berupa makanan kering. Kebijakan ini diambil untuk meminimalkan risiko kerusakan makanan selama proses distribusi.

Menurutnya, jika makanan basah didistribusikan terlalu awal, terdapat risiko kualitas makanan menurun sebelum waktu berbuka puasa, terutama jika jarak antara dapur dan penerima manfaat cukup jauh.

“BGN lebih memilih menu kering selama Ramadan karena lebih aman dalam proses distribusi. Menu tersebut bisa didistribusikan lebih awal ke sekolah dan kemudian digunakan siswa untuk berbuka puasa,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

DPR RI Minta Validasi Ulang 11 Juta Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah melakukan validasi ulang terhadap jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.

Hal tersebut disampaikan Zainul setelah rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional di Hotel Augusta, Jalan Raya Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Minggu (8/3/2026).

Dalam rapat tersebut, DPR memberikan waktu selama tiga bulan kepada pemerintah untuk melakukan validasi data terhadap sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan.

“Rapat kerja kami dengan BPJS, Kemenkes, dan DJSN terakhir sebelum reses sudah mengamanatkan bahwa pemerintah kita beri waktu tiga bulan untuk melakukan validasi data terhadap 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan,” ujar Zainul.

Menurutnya, proses validasi dilakukan untuk memastikan apakah peserta yang dinonaktifkan benar-benar sudah masuk dalam kelompok masyarakat mampu atau justru masih tergolong tidak mampu.

“Validasi data itu untuk memastikan apakah betul mereka memang sudah masuk desil lima ke atas, atau jangan-jangan ada pendataan yang kurang tepat sehingga mereka sebetulnya masih tidak mampu tetapi tercatat masuk desil lima ke atas,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses verifikasi tersebut dilakukan melalui pengecekan langsung ke lapangan atau ground checking terhadap para penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan.

Di Kabupaten Sukabumi sendiri, tercatat sekitar 160 ribu peserta PBI JKN yang dinonaktifkan dan saat ini tengah menjalani proses validasi ulang oleh pemerintah daerah.

“Di Kabupaten Sukabumi sendiri ada kurang lebih 160 ribu peserta PBI JKN yang dinonaktifkan. Sekarang sebagian sudah mulai diproses validasi. Saya sudah cek, petugas dari Dinas Sosial sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan ground checking,” kata Zainul.

Ia berharap proses validasi tersebut dapat diselesaikan sebelum batas waktu tiga bulan yang telah ditetapkan. Selain itu, Zainul juga menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat terkait status kepesertaan mereka.

“Masyarakat harus diberitahu apakah mereka tetap layak mendapat PBI atau harus pindah ke mandiri. Tidak boleh diputuskan sepihak oleh pemerintah. Kalau ada yang keberatan, harus diberi kesempatan untuk menyanggah,” tegasnya.

Terkait jumlah peserta yang sudah kembali diaktifkan, Zainul mengaku pihaknya belum menerima data resmi. DPR RI akan kembali meminta laporan perkembangan dari pemerintah setelah masa reses berakhir.

“Sampai sekarang kita belum mendapat angka pastinya. Nanti tanggal 10 Maret kita masuk sidang lagi dan akan menjadwalkan pemanggilan BPJS, Kemenkes, serta DJSN untuk melihat progresnya,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Safari Ramadan ke Sukabumi, Bahlil Dorong Santri Pesantren Dapat Akses Lebih Besar Program Beasiswa LPDP

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mendorong agar santri dari pesantren mendapatkan akses yang lebih besar terhadap program beasiswa pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan safari Ramadan ke Pondok Pesantren Az-Zainiyyah, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Minggu (8/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menilai para santri memiliki potensi dan kualitas yang tidak kalah dengan lulusan sekolah umum. Karena itu, menurutnya negara perlu memberikan kesempatan yang lebih luas agar santri juga dapat mengakses program beasiswa pendidikan, termasuk untuk melanjutkan studi ke luar negeri.

“Kami dari DPP Partai Golkar melakukan safari Ramadan sekaligus silaturahmi di Pesantren Az-Zainiyyah. Pesantren ini adalah pesantren perjuangan yang sejak awal sudah bersama-sama dengan Golkar,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

“Bagi kami, kehadiran pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Pesantren sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri, bahkan dijadikan sebagai tempat perjuangan kemerdekaan,” katanya.

Menurut Bahlil, di lingkungan pesantren para santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai nasionalisme yang penting bagi pembangunan bangsa.

“Di pesantren itu anak-anak dididik tahu agama, tahu ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga diajarkan nasionalisme. Bangsa yang kuat itu moral dan akidah generasinya harus kuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa Partai Golkar akan mendorong agar santri dari pesantren mendapatkan porsi yang lebih proporsional dalam program beasiswa LPDP.

“Kami akan meminta lewat fraksi Partai Golkar agar LPDP juga memberikan porsi yang proporsional kepada pesantren dan para santri. Mereka juga anak-anak bangsa yang harus mendapat kesempatan yang sama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah persyaratan beasiswa yang dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian santri, salah satunya terkait standar kemampuan bahasa asing yang cukup tinggi.

“Jangan sampai syaratnya terlalu tinggi, misalnya TOEFL harus 700 atau 800. Itu nanti yang bisa hanya orang-orang tertentu saja. Padahal santri juga punya kualitas, hanya perlu kesempatan dan sentuhan kebijakan,” kata Bahlil.

Kunjungan Bahlil ke Ponpes Az-Zainiyyah tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari Ramadan Partai Golkar sekaligus mempererat hubungan dengan kalangan pesantren di daerah.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Ditjen PE2HU Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji Daerah, UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah RI secara resmi memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji di tingkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran penyelenggaraan ibadah haji dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi para pelaku UMKM di dalam negeri.

Program strategis ini diluncurkan pada Sabtu (7/3/2026) sebagai bagian dari transformasi penyelenggaraan ibadah haji agar tidak semata berorientasi pada layanan ritual, tetapi juga mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur yang menyimpan potensi besar.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mengusung misi besar yang dikenal sebagai “Tri Sukses Haji”. Gagasan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pelaksanaan ibadah haji dengan upaya menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat secara luas melalui penguatan ekosistem yang terintegrasi.

Dalam penyelenggaraan haji kita memiliki tiga misi utama atau Tri Sukses Haji, yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” ujar Jaenal dalam kegiatan pembinaan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Pemerintah secara khusus mendorong keterlibatan aktif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok kebutuhan jemaah haji. Langkah ini bertujuan agar perputaran dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari penyediaan logistik hingga perlengkapan jemaah, dapat diproduksi dan dikelola oleh industri dalam negeri.

“Anggaran dan aktivitas ekonomi haji harus memberikan manfaat kembali bagi Indonesia. Karena itu perlu dilakukan identifikasi UMKM yang berpotensi masuk dalam rantai pasok produk oleh-oleh haji,” tegas Jaenal dilansir melalui laman resmi Kemenhaj RI.

Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi PE2HU Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Amri Yusri, menyampaikan besarnya potensi daerah dalam mendukung terwujudnya visi nasional tersebut. Ia menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki kapasitas ekosistem yang cukup besar sebagai daerah dengan jumlah jemaah haji yang tinggi, sehingga dapat menjadi gambaran bagi wilayah lain dengan karakteristik serupa seperti Jawa Timur. Saat ini, Jawa Barat mengelola berbagai aset ekosistem yang cukup luas, di antaranya:

• 493 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
• 740 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
• 123 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
• Anggaran BPIH Jawa Barat yang mencapai sekitar Rp31,9 miliar untuk distribusi di kabupaten/kota.
• Dukungan infrastruktur berupa dua embarkasi haji, satu bandara, dan 19 PLHUT sebagai pusat layanan ekonomi haji terpadu.

Infrastruktur tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat singgah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi haji di daerah yang dapat mendukung berbagai transaksi serta layanan komersial.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ujeng)

Binar Sosial: Benteng Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Oleh: Salman Rizkatillah Abdussalam, S.M/
Pemuda Pelopor Bidang Sosial dan Advokasi Masyarakat Kabupaten Garut 2025

Wartain.com || Di tengah bayang-bayang krisis global—mulai dari perubahan iklim yang tak menentu, guncangan ekonomi, hingga tensi geopolitik yang kian memanas—ada satu kekuatan yang sering kali luput dari radar kebijakan negara: kekuatan masyarakat itu sendiri.

Di sudut-sudut desa, di hamparan ladang rakyat, hingga di dapur-dapur sederhana, sebenarnya ada cahaya kecil yang terus menyala menjaga denyut kehidupan. Saya menyebutnya *Binar Sosial.*

Binar Sosial bukanlah istilah teknis yang rumit. Ia adalah pancaran semangat ketika masyarakat masih saling menjaga, saling mengulurkan tangan, dan tetap setia menanam di tanahnya sendiri. Ia lahir dari rahim gotong royong, tumbuh besar melalui tradisi bertani, dan diperkuat oleh pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Ini bukan sekadar romantisme budaya masa lalu. Ini adalah sistem pertahanan pangan rakyat yang nyata, yang telah terbukti mampu membuat masyarakat tetap tegak berdiri meski sistem pangan modern sering kali goyah diterpa badai distribusi.

Berdikari di Atas Tanah Sendiri

Bagi saya, ketahanan pangan tidak boleh hanya direduksi menjadi urusan angka-angka impor beras atau stabilitas harga di pasar semata. Ketahanan pangan yang sejati tercapai ketika masyarakat mampu *berdiri di atas kaki sendiri*—menanam, mengolah, dan menjaga sumber pangannya secara mandiri.

Di banyak wilayah, termasuk di wilayah selatan Garut, kita menyaksikan bagaimana potensi lokal menjadi pahlawan yang sunyi. Pohon-pohon aren yang tumbuh subur, ladang-ladang rakyat yang dikelola dengan penuh cinta, serta ragam pangan lokal lainnya, telah lama menjadi penopang utama kehidupan masyarakat tanpa perlu bergantung pada rantai pasok global yang rentan.

Persatuan sebagai Fondasi

Dalam konteks ini, saya menyimak secara mendalam pemikiran yang disampaikan oleh *Sufmi Dasco Ahmad*. Beliau menekankan bahwa persatuan nasional yang dibarengi dengan kekompakan serta soliditas masyarakat sipil merupakan fondasi vital dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah.

Pandangan ini sangat relevan. Tanpa masyarakat yang kuat dan bersatu di tingkat akar rumput, kebijakan negara—sehebat apa pun itu—sering kali kehilangan akarnya. Persatuan nasional tidak akan lahir hanya dari mimbar pidato politik, melainkan dari interaksi sosial yang saling menguatkan di lapisan terbawah.

Ketika masyarakat sipil solid, desa-desa menjadi produktif, dan kearifan lokal tetap dijaga sebagai kompas kehidupan, maka program pembangunan nasional akan memiliki landasan yang kokoh. Hal ini sejalan dengan agenda ketahanan pangan yang diusung oleh *Prabowo Subianto*, yang membutuhkan sinergi total antara visi negara dan kedaulatan rakyat.

Penutup

Saya percaya bahwa *Binar Sosial* adalah benteng pertama sekaligus terakhir kita dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Ia adalah energi yang lahir dari rakyat, dijaga dengan penuh ketulusan oleh rakyat, dan akan menjadi kekuatan nyata dalam menopang ketahanan bangsa di masa depan.

Sebab, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menjamin piring-piring rakyatnya terisi dari hasil keringat dan tanahnya sendiri.***

Editor : Aab Abdul Malik

(SAL)

Bukber SMSI Sukabumi Raya: Pererat Silaturahmi Sekaligus Bentuk Panitia Pelantikan Pengurus Periode 2025-2028

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Momentum bulan suci Ramadan 1447 H dimanfaatkan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya untuk mempererat tali silaturahmi. Bertempat di Rumah Makan Ikan Tuna Bakar, Jalur Lingkar Selatan, Kota Sukabumi, para pengurus dan anggota berkumpul dalam agenda buka puasa bersama, Minggu (08/03).
Namun, pertemuan kali ini tidak sekadar makan bersama. Agenda strategis turut dibahas, yakni pembentukan panitia pelantikan pengurus SMSI Sukabumi Raya untuk masa bakti 2025-2028.

Ketua SMSI Sukabumi Raya, Eman Sulaeman, menjelaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan prosesi pelantikan berjalan khidmat dan profesional.

“Alhamdulillah, selain membatalkan puasa bersama, hari ini kita juga resmi membentuk kepanitiaan untuk pelantikan pengurus periode 2025-2028. Ini adalah amanah besar untuk membawa SMSI Sukabumi Raya lebih maju dan solid dalam tiga tahun ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Kang Sule tersebut.

Suasana di Rumah Makan Ikan Tuna Bakar tampak hangat namun serius saat pembahasan struktur panitia berlangsung. Para pemilik media siber yang hadir memberikan masukan konstruktif demi suksesnya acara pengukuhan pengurus baru nanti.

“Kami ingin pelantikan nanti menjadi momentum kebangkitan media siber di Sukabumi. Oleh karena itu, persiapan harus matang dari sekarang,” tambah Kang Sule.

Dalam acara tersebut, Ketua Panitia, Asep Widjayanto dari sukabumizone.com terpilih menjadi Ketua Pelantikan SMSI Sukabumi Raya 2025-2028. Acara tersebut dihadiri oleh dua penasihat SMSI Sukabumi Raya, Aam Abdul Salam dan Nurudin Zain Syamsi.

Acara diakhiri dengan santap bersama hidangan khas ikan tuna bakar sambil melanjutkan diskusi santai mengenai tantangan dunia digital dan peran media lokal dalam mengawal pembangunan di Sukabumi Raya.

Dengan terbentuknya panitia ini, SMSI Sukabumi Raya siap melangkah ke babak baru kepemimpinan yang lebih progresif dan inklusif bagi seluruh anggotanya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

PLN Sukabumi Ajak Masyarakat Gunakan Listrik dengan Aman dan Manfaatkan Promo Tambah Daya Ramadan

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penggunaan listrik sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukabumi melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cikembar menggelar kegiatan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan kepada masyarakat umum di wilayah Desa Ubrug, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan tersebut, PLN juga mensosialisasikan program promo tambah daya diskon 50 persen bertajuk “Ramadan Terang, Lebaran Tenang.”

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi bahaya listrik serta pentingnya penggunaan instalasi listrik yang aman dan sesuai standar. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi terkait kemudahan layanan PLN yang dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile, termasuk program promo tambah daya yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk meningkatkan daya listrik dengan biaya yang lebih terjangkau selama periode Ramadan.

Manager PLN UP3 Sukabumi, Eka Rahma Daniati, menyampaikan bahwa edukasi keselamatan ketenagalistrikan menjadi bagian penting dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Selain itu, PLN juga menghadirkan promo tambah daya Ramadan Terang, Lebaran Tenang agar masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang lebih optimal selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri. Promo berlangsung hingga 10 Maret 2026,” ujar Eka, Jumat 06/03/2026.

Sementara itu, salah satu masyarakat penerima edukasi, Wati Agustina, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PLN.

“Edukasi ini sangat bermanfaat bagi kami karena jadi lebih memahami bahaya listrik dan cara menggunakan listrik dengan aman di rumah. Informasi tentang promo tambah daya juga sangat membantu, apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran biasanya kebutuhan listrik di rumah meningkat,” tutur Wati.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa PLN terus berupaya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

“PLN tidak hanya berfokus pada keandalan pasokan listrik, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu, melalui promo tambah daya Ramadan ini, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyesuaikan kebutuhan listrik di rumah sehingga aktivitas ibadah dan kebersamaan selama Ramadan dan Lebaran dapat berjalan dengan nyaman,” ungkap Sugeng.

Melalui kegiatan ini, PLN berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan ketenagalistrikan sekaligus dapat memanfaatkan berbagai kemudahan layanan yang disediakan oleh PLN untuk mendukung aktivitas sehari-hari dengan pasokan listrik yang aman, andal, dan nyaman.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Jalan Rusak Jadi “Trending Topic” di Medsos, Kadis PU Sukabumi: Kualitas Pengerjaan Kini Jadi Harga Mati!

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Menanggapi derasnya keluhan masyarakat Kabupaten Sukabumi di media sosial terkait kondisi infrastruktur jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, memberikan penjelasan mendalam terkait strategi pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut di tengah keterbatasan fiskal. Minggu, (8/3/2026).

Uus Firdaus menegaskan bahwa meski anggaran daerah saat ini sedang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi, Bupati Sukabumi tetap menempatkan perbaikan jalan sebagai program prioritas utama.

“Meski anggaran kecil akibat terpotong efisiensi, alhamdulillah Pak Bupati sangat memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Uus saat ditemui pada Minggu, (8/3/2026).

Menjawab kritik netizen soal perbaikan jalan yang sering dianggap “asal-asalan”, Uus menjelaskan dua strategi utama yang kini dijalankan oleh Dinas PU:

Skala Prioritas Bertahap: Perbaikan difokuskan pada ruas-ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat yang berdampak langsung pada nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Peningkatan Kualitas Material: Dinas PU berkomitmen meningkatkan standar kualitas pengerjaan agar infrastruktur lebih tahan lama dan tidak cepat rusak kembali.

Manfaat Jangka Panjang: Dengan anggaran yang terbatas, targetnya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan jalan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam waktu lama.

Dalam kesempatan tersebut, Uus juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembagian kewenangan jalan agar aspirasi di media sosial lebih tepat sasaran:

Jalan Provinsi: Pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar perbaikan tuntas pada periode 2026-2027.

Jalan Nasional: Saat ini sudah mulai dilakukan langkah perbaikan melalui metode penambalan pada titik-titik kerusakan oleh pemerintah pusat.

Meski penjelasan teknis telah disampaikan, ekspektasi warga tetap tinggi. Hendi (42), pengemudi angkutan trayek Cisaat, berharap pernyataan Kadis PU benar-benar terealisasi di lapangan. “Kalau kualitas ditingkatkan, ya bagus. Jangan sampai kena hujan seminggu sudah lepas lagi tambalannya,” ujarnya.

Senada dengan Hendi, Mulyani (35), pedagang asal Palabuhanratu, menekankan pentingnya akses jalan bagi kelancaran ekonomi. “Jalan bagus itu kunci. Kalau jalan mulus, dagangan lancar, pembeli juga nyaman,” pungkasnya.

Pemkab Sukabumi melalui Dinas PU berkomitmen untuk menjadikan aspirasi di media sosial sebagai dasar dalam menyelaraskan program pembangunan ke depan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

1...231232233...1,879Halaman 232 dari 1,879

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami